Kinerja KPK Sepanjang 2025 Terungkap Usai Gelar Konpers, Setyo: Kami Terus Berbenah

JAKARTA, MATANUSANTARA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menutup tahun 2025 dengan pesan tegas: pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, melainkan memastikan negara hadir melindungi kepentingan publik. Sepanjang tahun ini, KPK mencatat capaian signifikan dalam penindakan, pemulihan aset, pencegahan, pendidikan antikorupsi, dan penguatan kelembagaan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pemberantasan korupsi bukan pekerjaan mudah. Namun, melalui perbaikan sistem, penguatan integritas sumber daya manusia (SDM), dan pelibatan publik, Indonesia berpotensi mewujudkan visi Indonesia Emas dan Indonesia Bebas Korupsi 2045.

“Kami terus berbenah agar KPK tetap kuat, independen, dan profesional. Integritas pegawai, akuntabilitas tata kelola anggaran, hingga transformasi digital adalah fondasi utama,” ujar Setyo.

Penindakan: Fokus pada Kasus Strategis

Dalam Konferensi Pers Kinerja Akhir Tahun 2025, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, memaparkan capaian penindakan, termasuk 11 Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait korupsi sistematis di sektor strategis: pelayanan kesehatan, perizinan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan.

Sepanjang 2025, KPK menetapkan 118 tersangka dan berhasil memulihkan aset negara senilai Rp1,53 triliun. Partisipasi publik juga meningkat, dengan lebih dari 1.500 warga terlibat dalam lelang barang rampasan negara, menandai meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan.

KPK memastikan pembangunan RSUD Kolaka Timur, yang sempat tersandung kasus dugaan korupsi PBJ senilai Rp126 miliar, tetap terawasi. Langkah ini mendorong Kementerian Kesehatan meminta pengawalan serupa pada 31 RSUD lain di berbagai daerah, demi memastikan layanan publik tetap berjalan.

“Dampak positif ini menunjukkan bahwa pengawasan KPK mampu menjaga hak masyarakat atas layanan publik tetap terpenuhi,” jelas Fitroh.

Dibidang pencegahan, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai 94,89 persen, menandai peningkatan kesadaran transparansi.

Selain itu, 4.580 laporan gratifikasi masuk ke KPK, dengan ribuan barang dikembalikan ke negara sebagai bentuk penolakan terhadap pemberian yang tidak semestinya.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan, “Korupsi dewasa ini sembunyi di balik prosedur. Pencegahan harus dimulai sejak awal melalui transparansi, akses data, dan tata kelola yang baik.” ujarnya.

Partisipasi publik juga tercermin dari platform JAGA.ID, dengan 18,5 juta kunjungan sepanjang 2025. Angka ini menunjukkan masyarakat aktif mengawasi layanan publik, memperkuat budaya transparansi, dan menutup ruang gelap korupsi.

Fokus Edukasi: Dari Sekolah hingga Kreativitas

Dalam sektor pendidikan, KPK menyoroti kerentanan pungutan liar PPDB dan penyimpangan dana BOS melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan. Wakil Ketua Ibnu Basuki Widodo menekankan pendidikan antikorupsi sebagai fondasi integritas sejak dini, mulai dari keluarga hingga perguruan tinggi.

Sepanjang 2025, KPK menjangkau 27.826 pendidik dan memperluas platform e-learning ACLC, dengan 134.900 pengguna baru, total mencapai 470.000 pembelajar sejak 2017. Program PAKSI dan API juga memperkuat jaringan penyuluh antikorupsi di seluruh Indonesia.

KPK juga memanfaatkan pendekatan kreatif melalui Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST), melibatkan 674 karya film, ribuan sineas muda, dan puluhan ribu penonton. Kegiatan ini menunjukkan seni dan budaya sebagai media efektif menanamkan nilai antikorupsi.

“Generasi muda mampu memimpin gerakan antikorupsi lewat ruang kreatif. ACFFEST hadir menumbuhkan kesadaran integritas melalui seni dan budaya,” ujar Ibnu.

Organisasi Kuat, Sistem Tangguh

Untuk mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi 2045, KPK memperkuat internal melalui:

Pengembangan 1.958 pegawai

Percepatan transformasi digital berbasis Cetak Biru KPK 2025–2029

Penyerapan anggaran 98,19 persen

Sepanjang 2025, KPK menyetorkan PNBP Rp539,6 miliar, naik dari Rp475,2 miliar pada 2024, dan menyerahkan uang tunai senilai Rp883 miliar ke PT Taspen. KPK juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut.

Kerja sama internasional diperluas melalui 32 Mutual Legal Assistance (MLA), serta peran aktif dalam UNCAC dan OECD, memastikan aset negara aman dan tata kelola lintas negara diperkuat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif KPK bersama masyarakat, pemerintah, aparat hukum, dunia usaha, dan akademisi, menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi pemberantasan korupsi berkelanjutan,” tutup Setyo. (RAM)