PMII Desak Kejari Pangkep Klarifikasi Dugaan Fee Proyek Seret Pejabat, Ini Pernyataan Resmi Kajari

PANGKEP, MATANUSANTARA — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pangkajene dan Kepulauan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep, Kamis (27/11/2025).

Aksi tersebut, menurut informasi dari pantauan dilapangan, dipicu beredarnya pernyataan seorang anggota DPRD Pangkep melalui status WhatsApp yang menyinggung isu dugaan pembagian fee proyek dan menyeret sejumlah institusi publik.

Rutan Pangkep Sambut 40 Peserta Magang Kemenaker, Aturan Dipertegas Sejak Awal

Meski pernyataan tersebut masih berupa klaim sepihak, respon masyarakat meluas. PMII Pangkep menilai lembaga yang namanya disebut perlu memberikan klarifikasi agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi liar.

Diwawancarai, Ketua PC PMII Pangkep, Junaedi, menegaskan aksi ini bukan serangan terhadap lembaga, tetapi dorongan agar integritas penegakan hukum dijaga.

Rutan Pangkep Gelar Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas ke-1

“Pernyataan itu ibarat bom waktu. Semua pihak yang disebut—baik DPRD, Polres, maupun Kejari—harus terbuka dan tidak saling menutup mata. Ini upaya menjaga martabat hukum dan kepercayaan publik,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, PMII Pangkep membacakan lima tuntutan utama.

1. Badan Kehormatan DPRD Pangkep diminta memeriksa anggota DPRD yang membuat pernyataan karena dinilai merusak citra lembaga.

Rutan Pangkep Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis Peringati HUT Ke-1 Kemenimipas

2. DPRD Pangkep didesak mengevaluasi internal terkait isu pengaturan proyek dan pembagian fee.

3. Kapolres Pangkep diminta mengklarifikasi pernyataan yang menyeret institusi kepolisian.

Rutan Pangkep Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis Peringati HUT Ke-1 Kemenimipas

4. Polres Pangkep diminta menyelidiki potensi tindak pidana dalam pernyataan tersebut.

5. Kejari Pangkep diminta memberi klarifikasi karena turut disebut dalam unggahan itu.

Menurut Junaedi, tuntutan tersebut merupakan langkah korektif untuk menjaga kepercayaan publik. Ia juga mengapresiasi langkah cepat Kepala Kejari Pangkep yang turun langsung menemui massa.

Donor Darah Rutan Pangkep Warnai Peringatan HUT Ke-1 Kemenimipas

“Kami memberi apresiasi kepada Kepala Kejari yang baru karena langsung turun menemui massa. Ini menjadi angin segar bagi harapan penegakan hukum di Pangkep,” ucapnya.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkep yang baru dua minggu menjabat, Jhon Ilef Malamassam, langsung menemui massa PMII dan memberikan pernyataan resmi. Ia menyebut Kejari sudah mengetahui isu tersebut sejak seminggu lalu dan telah menugaskan Kasi Intel melakukan penelusuran awal.

WBP Rutan Pangkep Tekun Olah Lahan Ketahanan Pangan, Wujudkan Kemandirian dan Disiplin

Jhon membantah tegas dugaan bahwa pihaknya meminta atau menerima fee 10 persen dari pendampingan proyek.

“Saya jamin 100 persen, tidak ada permintaan atau penerimaan fee 10 persen oleh Kejaksaan Negeri Pangkep,” tegasnya.

Warga Binaan Rutan Pangkep Curi Perhatian di HUT ke-14 KPJ

Ia menegaskan bahwa pendampingan proyek oleh kejaksaan dilakukan untuk memastikan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

“Kalau dalam pengawalan ditemukan penyimpangan, kami proses. Bila ada anggota kami yang mencoba mengomunikasikan permintaan fee, silakan laporkan. Ada mekanisme internal yang tegas untuk menindak,” jelas Jhon.

Si Botak Tertangkap Edarkan Sabu di Pangkep, Ngaku Belanja di Makassar

Terkait unggahan yang dianggap mencoreng institusi kejaksaan, Jhon menyatakan bahwa Kejari siap mengikuti proses hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran, termasuk pencemaran nama baik.

Aksi Berlanjut ke Polres dan DPRD Pangkep

Usai diterima Kepala Kejari, massa PMII melanjutkan aksi ke Mapolres Pangkep dan Gedung DPRD Pangkep. Mereka berharap seluruh institusi yang disebut memberikan klarifikasi resmi agar polemik tidak berkembang lebih liar.

Editor: Ramli
Penulis: Ramadhan