MBG Disosialisasikan di Mataram, Antara Ambisi Besar dan Ujian Implementasi di Lapangan

MATARAM, MATANUSANTARA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disosialisasikan sebagai salah satu pilar strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM), melalui kegiatan yang digelar di Aula Mandalika Wisma BGTK NTB, Kota Mataram, Senin (16/3). Namun di balik ambisi besar tersebut, efektivitas implementasi di lapangan mulai menjadi sorotan.

Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN) Dian Islamiati Fatwa, serta Camat Sekarbela Arief Satriawan, dengan partisipasi ratusan peserta.

Dalam pemaparannya, Muazzim Akbar menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari kerangka besar visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam agenda Asta Cita.

“Program MBG adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, investasi masa depan untuk mencetak generasi sehat, kuat, cerdas, ceria dan berdaulat,” ujarnya.

Namun, di tengah narasi optimisme tersebut, tantangan struktural tidak bisa diabaikan. Program berskala nasional seperti MBG berpotensi menghadapi persoalan klasik: ketimpangan distribusi, kesiapan infrastruktur daerah, hingga risiko tidak tepat sasaran dalam penyaluran.

Muazzim juga menekankan bahwa MBG bukan hanya intervensi gizi, tetapi instrumen pembentukan karakter sosial anak melalui kebiasaan makan bersama dan disiplin di lingkungan sekolah.

“MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga pendidikan sosial dan disiplin bagi anak. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun karakter generasi bangsa,” tambahnya.

Secara substansi, MBG diarahkan untuk menjawab persoalan kronis seperti stunting, malnutrisi, dan disparitas akses pangan bergizi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya bersumber dari keterbatasan makanan, melainkan juga faktor distribusi, edukasi gizi, serta pengawasan yang kerap lemah.

Pendekatan kolaboratif lintas sektor yang digaungkan pemerintah—melibatkan keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, hingga sektor swasta—menjadi variabel penentu keberhasilan. Tanpa koordinasi yang solid, program berisiko berhenti pada tataran seremonial.

Selain itu, aspek akuntabilitas anggaran dan transparansi distribusi menjadi titik krusial yang perlu diawasi secara ketat. Program dengan skala nasional dan menyasar jutaan penerima manfaat seperti MBG rentan terhadap inefisiensi hingga potensi penyimpangan jika tidak dibarengi sistem kontrol yang kuat.

Sosialisasi di Mataram ini sekaligus menjadi indikator awal bahwa pemerintah mulai mengakselerasi implementasi program. Namun, keberhasilan tidak akan diukur dari intensitas sosialisasi, melainkan dari dampak nyata di lapangan—apakah benar mampu menekan angka stunting, memperbaiki kualitas gizi, dan menjangkau kelompok paling rentan.

Jika dijalankan secara konsisten, transparan, dan tepat sasaran, MBG berpotensi menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Sebaliknya, tanpa pengawasan ketat dan kesiapan sistemik, program ini berisiko menjadi beban fiskal tanpa dampak signifikan.