Integritas Jadi Kompas, Kajati Sulsel Bongkar Strategi Lawan Mafia Aset Negara

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel) Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H., tampil membedah secara tajam pentingnya integritas sebagai fondasi utama kepemimpinan dalam penegakan hukum dan tata kelola aset negara.

Pernyataan itu disampaikan saat dirinya menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026 yang digelar oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jalan Raya Baruga No. 48 Antang, Makassar, Rabu (31/3/2026).

Forum strategis tersebut diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari berbagai Kementerian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah, yang tengah dipersiapkan sebagai aktor utama dalam pengambilan kebijakan publik di tingkat nasional maupun daerah.

Mengusung materi bertajuk “Integritas Sebagai Fondasi Kepemimpinan Dalam Penegakan Hukum dan Tata Kelola Aset”, Didik menegaskan bahwa integritas bukan sekadar jargon birokrasi, melainkan instrumen utama yang menentukan legitimasi hukum sekaligus kepercayaan publik.

“Dalam penegakan hukum, integritas menjadi fondasi utama legitimasi hukum dan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik. Integritas bukan sekadar nilai, melainkan kompas dalam setiap keputusan hukum yang diambil,” ujar Didik Farkhan.

Ia mengurai secara lugas bahwa krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum kerap berakar dari absennya integritas dalam kepemimpinan. Karena itu, seorang pemimpin dituntut konsisten, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Tak berhenti pada aspek moral, Didik juga menyoroti pentingnya membangun sistem birokrasi yang kuat sebagai benteng pencegahan penyimpangan.

“Saya adalah orang yang lebih percaya pada sistem daripada sekadar mengandalkan moral seseorang di dalam birokrasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Ia memaparkan rekam jejak inovasi yang pernah dibangunnya saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, salah satunya melalui sistem e-Tilang yang terintegrasi lintas instansi bersama Pengadilan Negeri.

Melalui sistem tersebut, proses penanganan perkara tilang mengalami transformasi signifikan, mulai dari sidang berbasis online, pembayaran denda secara non-tunai (cashless), hingga layanan antar jemput penyelesaian tilang langsung ke rumah masyarakat sebuah terobosan yang pada masanya dinilai melampaui praktik pelayanan publik konvensional.

Di Sulawesi Selatan, semangat reformasi tersebut dilanjutkan melalui peluncuran layanan “Saksi Prima” yang menggandeng Pengadilan Tinggi Makassar. Program ini dirancang untuk memastikan perlindungan, kenyamanan, serta kepastian layanan bagi saksi dalam proses persidangan, yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam sistem peradilan.

Lebih jauh, Didik menegaskan komitmennya dalam penyelamatan aset negara, khususnya aset milik pemerintah daerah yang rawan dikuasai pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Dalam paparannya, ia mengungkap capaian signifikan saat bertugas di Surabaya, di mana Kejaksaan berhasil membantu Pemerintah Kota Surabaya menyelamatkan aset negara dengan nilai fantastis mencapai Rp10 triliun sepanjang periode 2016 hingga 2019.

Keberhasilan tersebut kemudian ia dokumentasikan dalam buku berjudul “Jaksa Vs Mafia Aset”, yang mengulas strategi, tantangan, serta praktik perlawanan terhadap mafia aset yang selama ini beroperasi secara sistemik.

Paparan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa perang melawan mafia aset tidak cukup hanya dengan penegakan hukum semata, melainkan harus dibarengi dengan penguatan sistem, integritas kepemimpinan, serta kolaborasi lintas institusi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membentuk karakter kepemimpinan birokrasi yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga berintegritas tinggi dalam menjaga kepentingan negara dan publik.