Putusan MK Kunci Penentuan Kerugian Negara, BPK Jadi Otoritas Tunggal Pembuktian Korupsi

JAKARTA, MATANUSANTARA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tidak sekadar menjawab uji materi atas norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi sekaligus mengunci satu aspek krusial dalam pembuktian perkara korupsi: siapa yang berwenang menentukan kerugian negara.

Dalam amar putusannya, MK secara tegas menetapkan bahwa kewenangan tersebut berada secara eksklusif pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana mandat konstitusional dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan permohonan uji materi yang diajukan dua mahasiswa terhadap Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 ditolak seluruhnya, sekaligus menegaskan tidak adanya kekaburan norma terkait frasa “kerugian keuangan negara”.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Suhartoyo, dikutip media ini, Sabtu (04/04)

Permohonan tersebut sebelumnya menguji batas kewenangan lembaga dalam menetapkan kerugian negara, termasuk mendorong agar pembuktiannya tidak dimonopoli oleh lembaga tertentu, melainkan dapat dinilai secara independen oleh hakim melalui alat bukti di persidangan.

Namun MK mengambil posisi berbeda.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai bahwa konstruksi norma yang ada telah cukup jelas, sistematis, dan tidak membuka ruang tafsir yang liar. BPK, menurut MK, tidak hanya berwenang melakukan audit, tetapi juga memiliki legitimasi penuh untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.

Penegasan tersebut sekaligus mematahkan argumen pemohon yang menilai adanya ketidakpastian hukum dalam penentuan parameter kerugian negara.

“Dalil para Pemohon… tidak beralasan menurut hukum,” demikian ditegaskan Majelis Hakim Konstitusi.

Putusan ini secara langsung berdampak pada praktik penegakan hukum, khususnya dalam perkara korupsi yang selama ini tidak selalu bertumpu pada satu lembaga audit. Dalam sejumlah kasus, aparat penegak hukum kerap menggunakan hasil audit dari lembaga lain sebagai dasar pembuktian kerugian negara.

Dengan adanya putusan ini, legitimasi audit di luar BPK berpotensi dipersoalkan, bahkan dapat menjadi celah pembelaan di persidangan.

Implikasinya tidak sederhana. Ketergantungan pada satu lembaga menempatkan BPK sebagai simpul sentral dalam konstruksi pembuktian unsur “merugikan keuangan negara”. Tanpa hasil audit dari BPK, dakwaan berpotensi kehilangan salah satu fondasi utamanya.

Di sisi lain, ruang gerak hakim dalam menilai kerugian negara juga menjadi lebih terbatas. Putusan ini secara implisit menggeser peran hakim dari penilai aktif menjadi pihak yang lebih bergantung pada hasil audit lembaga yang telah ditentukan secara konstitusional.

Kondisi tersebut menghadirkan dua wajah sekaligus: kepastian hukum di satu sisi, dan potensi rigiditas pembuktian di sisi lain.

Lebih jauh, sentralisasi kewenangan ini juga membuka potensi hambatan teknis. Proses audit yang tidak instan dapat berimplikasi pada lambannya penanganan perkara, terutama jika seluruh proses pembuktian kerugian negara harus menunggu hasil audit BPK.

Dalam konteks itu, putusan MK tidak hanya menyelesaikan perdebatan normatif, tetapi juga menciptakan titik ketergantungan baru dalam sistem penegakan hukum.

Pada titik ini, pertanyaan yang muncul bukan lagi siapa yang berwenang, melainkan sejauh mana sistem hukum mampu menjaga keseimbangan antara kepastian dan efektivitas.

Putusan ini pada akhirnya mempertegas satu hal mendasar: penentuan kerugian negara kini tidak lagi berada dalam ruang tafsir yang terbuka, melainkan terkonsolidasi pada satu otoritas yang secara konstitusional tidak dapat diganggu gugat. (***)