Ditjenpas Sulap Lapas Jadi Basis Dapur MBG Nasional, Target Beroperasi Akhir Mei 2026

JAKARTA, MATANUSANTARA — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mulai mengubah wajah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) menjadi bagian penting dari rantai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kurang lebih sebanyak 36 dapur MBG yang dibangun di atas lahan pemasyarakatan kini hampir rampung dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada akhir Mei 2026. Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dalam mendukung agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepada media, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyebut pembangunan dapur MBG di kawasan lapas telah mencapai progres sekitar 90 persen.

“Mudah-mudahan akhir Mei (beroperasi). Saat ini ada 18 (titik) ditambah 18 lagi, jadi baru 36 dapur sudah dikerjakan, sudah dibangun. Akhir Mei akan jalan,” kata Mashudi di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Tidak sekadar membangun dapur umum, program ini juga membuka babak baru pemanfaatan aset negara di lingkungan pemasyarakatan. Lahan lapas disewakan secara resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN), dengan mekanisme pembayaran yang masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dia (BGN) membayar PNBP, sewa tanahnya harus bayar,” tegas Mashudi.

Skema tersebut dinilai menjadi model baru kolaborasi antarlembaga negara, di mana lapas tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat pembinaan narapidana, melainkan ikut menjadi bagian dari ekosistem pelayanan publik nasional.

Ditjenpas sebelumnya mengajukan 119 titik lokasi dapur MBG dari total 627 lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Namun hingga kini, baru 36 lokasi yang mendapat persetujuan dan masuk tahap pembangunan aktif.

Lebih jauh, keterlibatan warga binaan dalam operasional dapur MBG menjadi sorotan tersendiri. Dari total 46 pekerja di setiap dapur, sebanyak 20 orang berasal dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah lolos asesmen kesehatan dan kemampuan kerja.

“Nanti pekerjanya itu ada 46 orang, dari 26 yang profesional, yang 20 dari warga binaan yang sudah diasesmen bisa bekerja di dapur untuk melayani MBG,” ujar Mashudi.

Kebijakan tersebut dinilai bukan hanya memberi efek pembinaan, tetapi juga menghadirkan keterampilan kerja nyata bagi warga binaan sebelum kembali ke masyarakat.

Program dapur MBG berbasis lapas saat ini telah berjalan di beberapa titik. Lapas Sukamiskin ditunjuk sebagai proyek percontohan, sementara pembangunan juga berlangsung di Lapas Batulicin, Kalimantan Selatan, serta Lapas Bengkulu.

Selain di Pulau Jawa, lokasi dapur MBG juga tersebar di sejumlah wilayah Sumatera dan Sulawesi.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung program MBG melalui optimalisasi fasilitas dapur lapas yang telah memenuhi standar higienitas nasional.

Data Kemenimipas mencatat sebanyak 469 dapur lapas dan rutan telah mengantongi sertifikat laik higienis. Sementara itu, 754 warga binaan telah mengikuti pelatihan teknis penyelenggaraan makanan.

Langkah ini dipandang menjadi transformasi baru sistem pemasyarakatan Indonesia, di mana lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga mulai diarahkan menjadi pusat pembinaan produktif yang terhubung langsung dengan program strategis negara. (***)