Laskar Garuda Tegas Tolak Seruan Papua Merdeka, Ajak Masyarakat Jaga NKRI

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Organisasi Laskar Garuda menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk aksi mahasiswa dan pemuda Papua yang menyerukan Papua Merdeka. Sikap tersebut dituangkan dalam poster pernyataan yang beredar luas di media sosial dan platform percakapan digital.

Dalam poster itu, Laskar Garuda menilai gerakan Papua Merdeka sebagai bentuk separatisme yang dinilai dapat mengancam kedaulatan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Papua Merdeka adalah gerakan separatis yang mengancam kedaulatan, persatuan dan keutuhan NKRI,” demikian isi pernyataan dalam poster tersebut, dikutip matanusantara.co.id, Minggu (28/06/2026).

Selain itu, Laskar Garuda juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang sah atas wilayah Papua, baik secara nasional maupun internasional.

Tidak hanya menyampaikan penolakan, organisasi tersebut turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa serta mengganggu stabilitas keamanan.

“Aksi provokatif hanya dimanfaatkan pihak tertentu untuk memecah belah dan mengganggu keamanan,” tulis narasi dalam poster itu.

Laskar Garuda juga menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional dengan mengedepankan semangat kebangsaan dan pembangunan Papua dalam bingkai NKRI yang damai, adil, dan sejahtera.

Poster tersebut turut memuat slogan nasionalisme “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: Indonesia” serta ajakan menjaga keutuhan NKRI.

Munculnya berbagai poster penolakan terhadap Papua Merdeka di Makassar menunjukkan meningkatnya respons sejumlah organisasi, mahasiswa, dan elemen masyarakat terhadap isu Papua yang belakangan kembali menjadi perhatian publik.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat tanggapan resmi dari kelompok maupun pihak yang mendukung aksi Papua Merdeka terkait beredarnya poster pernyataan sikap tersebut.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (***)