Narkoba-Handphone hingga Akuntabilitas Anggaran Jadi Sorotan, Karutan Pangkep Ikuti Penguatan Kinerja

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Penguatan pengawasan terhadap peredaran narkoba dan handphone ilegal, disertai tuntutan akuntabilitas anggaran, menjadi sorotan dalam kegiatan Penguatan Kinerja dan Anggaran yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Selatan. Kepala Rutan Pangkep, Rachmat Efendy, turut mengikuti kegiatan tersebut di Aula Pancasila, Makassar, Sabtu (10/10/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan, Hernowo Sugiastanto, pejabat administrator, serta seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sulawesi Selatan. Forum tersebut menjadi ruang penguatan komitmen jajaran pemasyarakatan dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, dan pengawasan internal.

Dalam arahannya, Hernowo menegaskan bahwa profesionalisme aparatur harus berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan pengawasan yang konsisten.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap upaya pencegahan peredaran narkoba serta penggunaan handphone ilegal di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).

“Pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan selaras dengan target kinerja. Begitu pula dengan pengawasan, yang perlu terus diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Pemasyarakatan,” ujarnya.

Penekanan tersebut menempatkan akuntabilitas anggaran dan efektivitas pengawasan sebagai dua aspek penting dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Penggunaan anggaran dituntut selaras dengan sasaran organisasi, sementara pengawasan harus menjadi bagian dari upaya menjaga integritas petugas dan keamanan lingkungan hunian warga binaan.

Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan peluncuran Strapsuspas, inovasi pembinaan khusus pegawai yang digagas Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan, Muhammad Ali. Program tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemasyarakatan.

Bagi Rutan Pangkep, keikutsertaan dalam agenda tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan komitmen pelaksanaan program kerja. Namun, implementasi di tingkat satuan kerja tetap menjadi aspek penting untuk memastikan arahan pimpinan tidak berhenti pada forum koordinasi, melainkan tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pengelolaan anggaran yang akuntabel, pengawasan yang terukur, serta peningkatan kompetensi pegawai menjadi unsur penting dalam mendukung pelayanan pemasyarakatan yang profesional dan berbasis hak asasi manusia (HAM).

Pada akhirnya, keberhasilan penguatan kinerja tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya kegiatan, tetapi juga oleh konsistensi penerapan kebijakan, efektivitas pengawasan, dan pencapaian target organisasi di masing-masing UPT Pemasyarakatan. (***).