Selamat Dipanjatkan! Wamen Desa PDT Kirim Pesan Khusus ke DPP GMPD, Tantangan Besar Menanti Usai Pelantikan

JAKARTA, MATANUSANTARA — Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Pemerhati Desa (DPP GMPD) resmi dikukuhkan di Operational Room Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (10/10/2026). Di balik ucapan selamat Wakil Menteri Desa PDT RI, Ahmad Riza Patria, yang disampaikan melalui Zoom, tersimpan harapan besar agar organisasi kepemudaan tersebut tidak berhenti pada seremoni, tetapi mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat desa.

Pengukuhan pengurus itu dirangkaikan dengan Seminar Kebangsaan bertajuk *“Desa, Tanah Ulayat dan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”* serta penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Rangkaian kegiatan tersebut menempatkan pembangunan desa, perlindungan hak masyarakat adat, keadilan agraria, dan peran pemuda sebagai isu utama yang perlu ditindaklanjuti melalui kerja konkret.

Dalam pesannya melalui Zoom, Ahmad Riza Patria menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus DPP GMPD yang baru dikukuhkan. Ia berharap organisasi itu dapat berkontribusi secara konkret, mengabdi, dan bergerak langsung di tengah masyarakat desa. Pesan tersebut menjadi dorongan sekaligus tantangan bagi pengurus untuk membuktikan peran organisasi setelah pelantikan.

Ketua Umum DPP GMPD, Wahyu Irawan, S.Pd.I., M.M., menegaskan bahwa pengukuhan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat.

“Pelantikan hari ini bukan sekadar seremonial saja. Lebih dari itu, pelantikan ini merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen dan memperkuat kesadaran membangun pengabdian kepada masyarakat. GMPD ini harus sebagai wadah perjuangan yang peduli, kritis, solutif, dan berorientasi pada kemajuan desa,” ungkap Wahyu.

Ia juga mengingatkan seluruh pengurus agar menjaga amanah, integritas, loyalitas terhadap organisasi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Menurutnya, kemajuan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional sehingga organisasi harus mampu mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat solidaritas.

“Kita menyadari bahwa desa merupakan fondasi pembangunan nasional. Kemajuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemajuan desa. Kami berpesan kepada pengurus yang dilantik agar tetap memegang amanah, integritas, loyalitas terhadap organisasi, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Mari kita tinggalkan ego sektoral, tetap jaga nama baik organisasi, dan perkuat solidaritas,” tambahnya.

Seminar kebangsaan tersebut menghadirkan Dr. Drs. Amran, M.T., Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembicara utama. Dalam paparannya, Amran menekankan bahwa pemahaman tentang desa tidak boleh dibatasi hanya pada wilayah agraris.

“Ada dua hal di Gerakan Muda Pemerhati Desa, yang pertama Gerakan Muda. Berdasarkan UU Kepemudaan sampai umur 30 tahun, namun semangat muda itu tidak pernah lepas. Walaupun sudah lewat 30 tahun, tetap jiwa muda. Yang kedua Pemerhati Desa. Desa sebagai fondasi bangsa. Desa di Indonesia memiliki jumlah yang banyak, tetapi kita jangan juga memahami desa hanya yang berhubungan dengan wilayah agraris,” katanya.

Amran menjelaskan bahwa sejumlah kawasan dengan karakter perkotaan tetap memiliki keterkaitan dengan status administratif desa. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan dalam tata kelola wilayah, terutama di kawasan metropolitan dan daerah penyangga yang mengalami perkembangan pesat.

Ia juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap desa harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya berhenti pada diskusi dan pernyataan komitmen.

“Bung Karno pernah berpesan: Beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Kalau hari ini ada beberapa pemuda yang ingin memberikan perhatian besar kepada desa, maka saya yakin negara maju akan bisa tercapai. Namun, PR kita sangat besar, organisasi ini jangan hanya sekadar sebagai pemerhati, tapi juga harus membangun,” harapnya.

Sementara itu, Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si., menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan dan keterlibatan pemuda dalam berbagai sektor. Ia mendorong generasi muda membangun kolaborasi lintas unsur melalui pendekatan pentahelix untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

“Pemuda harus punya peran di mana-mana. Untuk itu, pemuda harus belajar terus, tidak boleh berhenti sampai ke liang lahat, karena pesan pertama bagi kami (Muslim) adalah *Iqra*, yang artinya baca atau belajar. Pemuda jangan sampai ada yang malas belajar. Pemuda juga harus bangun pentahelix untuk mewujudkan Indonesia Emas,” tegas Sylviana Murni, yang akrab disapa Mpok Silvi.

Persoalan masyarakat adat turut menjadi perhatian dalam seminar tersebut. Ketua KPU Jakarta Selatan, Muhammad Taqiyuddin, menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat adat yang belum memiliki KTP, termasuk warga Suku Badui. Persoalan administrasi kependudukan ini menjadi salah satu tantangan yang dapat diperhatikan dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik.

Diskusi yang dimoderatori Syurya Muhammad Nur, S.Pd., M.Si., dosen Universitas Esa Unggul sekaligus pengurus DPP GMPD, menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai pembangunan desa, peran pemuda, serta tantangan pemenuhan hak masyarakat adat.

Di luar agenda seminar, DPP GMPD juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Penandatanganan dilakukan oleh Wahyu Irawan selaku Ketua Umum DPP GMPD bersama Sylviana Murni selaku Rektor STIAMI.

Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan dunia akademik dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta mengembangkan program pemberdayaan masyarakat.

Penandatanganan itu disaksikan Amran, Henny Navilah selaku Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi RI, Muhammad Taqiyuddin, Dr. M. Amin selaku Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP, serta Dr. Dedy Kusna Utama selaku Direktur Kemitraan dan Pengembangan Usaha STIAMI.

Ketua panitia pelaksana, Agus Fitri, menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, tamu undangan, sponsor, dan pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan acara.

Ucapan selamat dari Wakil Menteri Desa PDT, pesan para pembicara, dan kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi modal awal bagi DPP GMPD untuk menjalankan agenda organisasinya. Namun, tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah pengukuhan: memastikan komitmen tersebut diterjemahkan menjadi program yang terukur, berkelanjutan, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Bagi GMPD, keberhasilan tidak cukup diukur dari pengukuhan pengurus, dukungan pejabat, atau penandatanganan kerja sama. Tolok ukurnya adalah sejauh mana organisasi mampu hadir di tengah masyarakat, mengidentifikasi persoalan desa, mendorong solusi, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.(***)