Kematian Remaja 17 Tahun di Gowa, Paminal Polda Sulsel Temukan Dugaan Pelanggaran Etik
MAKASSAR, MATANUSANTARA — Perkembangan kasus kematian remaja berinisial D (17), yang sebelumnya diduga mengalami kekerasan saat berada dalam penguasaan aparat kepolisian di Kabupaten Gowa, mulai menemukan titik terang. Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal) Polda Sulawesi Selatan mengungkap telah menemukan dugaan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik yang diduga dilakukan oleh personel Satreskrim Polresta Gowa.
Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Subbidpaminal Polda Sulsel, Sabtu (7/11/2026). Dalam keterangannya, Subbidpaminal menyebut penyelidikan terhadap persoalan tersebut telah dilakukan sejak Oktober 2025.
“Terima Kasih, terkait penanganan pemberitaan diatas sejak Bulan Oktober 2025 Subbidpaminal telah melakukan Penyelidikan dan di temukan adanya Dugaan Pelanggaran Disiplin dan/ atau Kode Etik yang di lakukan oleh Satreskrim Polresta Gowa, selanjutnya dilimpahkan ke Sipropam Polresta Gowa utk di Sidangkan” dikutip media ini.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam kasus yang sebelumnya mencuat setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengungkap dugaan kekerasan terhadap D, seorang remaja berusia 17 tahun yang meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara.
Meski demikian, pelimpahan perkara kepada Sipropam Polresta Gowa untuk disidangkan merupakan bagian dari proses penanganan internal. Publik masih menunggu penjelasan mengenai bentuk dugaan pelanggaran, personel yang diperiksa, serta hasil persidangan etik atau disiplin nantinya.
Sebelumnya, LBH Makassar memublikasikan siaran pers disertai rekaman video melalui akun Instagram resminya, Kamis (5/11/2026). Video berdurasi 1 menit 36 detik tersebut memperlihatkan dokumentasi kondisi tubuh korban, termasuk sejumlah luka yang terlihat saat jenazah hendak dikafani.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi Matanusantara.co.id, korban berinisial D dilaporkan meninggal dunia setelah sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara.
Dalam keterangannya, LBH Makassar menjelaskan bahwa laporan tersebut sebenarnya telah disusun sejak 9 Oktober 2026. Namun, publikasinya baru dilakukan pada 5 November 2026 dengan mempertimbangkan faktor keamanan serta kondisi keluarga korban.
Melalui dokumentasi dan keterangan saksi yang dipublikasikan, LBH Makassar mengungkap bahwa D sebelumnya diamankan pada awal Agustus 2026 karena diduga terlibat pencurian sepeda motor milik tetangganya. Korban disebut sempat melarikan diri sebelum akhirnya kembali diamankan aparat kepolisian.
Namun, persoalan yang menjadi sorotan bukan semata dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada korban. LBH Makassar justru mengungkap dugaan kekerasan yang disebut terjadi sejak proses penangkapan hingga korban berada dalam penguasaan aparat.
Melalui kesaksian seorang perempuan berinisial A, yang disebut merupakan pacar korban dan turut berada dalam penahanan, LBH Makassar membeberkan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan sejumlah anggota kepolisian terhadap D.
Berdasarkan keterangan saksi dan dokumentasi yang dihimpun, korban diduga mengalami pemukulan hingga penembakan menggunakan peluru karet pada bagian kaki.
Dugaan kekerasan tersebut disebut meninggalkan sejumlah bekas luka pada tubuh korban. LBH Makassar juga mengungkap bahwa pada dini hari setelah penangkapan, D ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis.
Dokumentasi yang disampaikan LBH Makassar memperlihatkan sejumlah kondisi fisik yang menjadi perhatian, di antaranya luka berlubang pada bagian kaki yang diduga merupakan bekas tembakan, benjolan pada kepala, serta pembengkakan di bagian leher.
Keluarga korban disebut baru memperoleh informasi bahwa D berada di Rumah Sakit Bhayangkara sekitar 15 September 2026. Ketika mendatangi rumah sakit, keluarga mendapati anak mereka telah berada dalam kondisi tidak sadarkan diri.
Rangkaian keterangan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai apa yang sebenarnya terjadi sejak korban diamankan, bagaimana kondisi selama berada dalam penguasaan aparat, hingga faktor yang menyebabkan kematiannya.
Muhammad Ian Hidayat Anwar dari PBH LBH Makassar sebelumnya menegaskan, pihaknya tidak membenarkan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan korban. Namun, dugaan tindak pidana tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum.
“Kami tidak membenarkan tindakan pencurian yang dilakukan oleh D. Namun kami tentunya juga tidak membenarkan tindakan pembunuhan, penegakan hukum dengan cara kekerasan. Apalagi menghilangkan nyawa seseorang terlebih korban merupakan anak di bawah umur,” dikutip media ini, Kamis (5/11/2026).
Perkembangan penyelidikan Subbidpaminal Polda Sulsel kini menambah dimensi baru dalam penanganan kasus tersebut. Sebab, temuan awal mengenai dugaan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik menunjukkan adanya persoalan internal yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.⁰
Meski demikian, proses etik tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai penyebab kematian korban maupun dugaan tindak pidana yang mungkin terjadi. Pemeriksaan pidana, pembuktian medis, serta penelusuran kronologi peristiwa tetap menjadi aspek penting untuk memastikan pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh.
Terlebih, korban masih berusia 17 tahun. Dalam sistem peradilan pidana anak, setiap proses penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengedepankan perlindungan hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta perlakuan yang manusiawi.
Seseorang yang berada dalam penguasaan aparat penegak hukum tetap memiliki hak atas keselamatan jiwa, perlindungan fisik, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya.
Kini, publik menanti transparansi lanjutan dari Polda Sulsel dan Polresta Gowa. Mulai dari identitas serta jumlah personel yang diperiksa, uraian dugaan pelanggaran, agenda dan hasil persidangan disiplin atau kode etik, hingga kejelasan penanganan aspek pidana dalam kasus kematian D.
Pertanyaan mendasar yang belum terjawab adalah apakah dugaan kekerasan yang diungkap LBH Makassar memiliki keterkaitan dengan kondisi korban sebelum meninggal dunia, serta siapa yang harus bertanggung jawab apabila pelanggaran terbukti.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada proses pemeriksaan internal. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara objektif, transparan, dan akuntabel, terlebih ketika menyangkut keselamatan seorang anak yang sebelumnya berada dalam penguasaan aparat negara.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh klarifikasi lebih lanjut dari pihak Polda Sulsel, Subbidpaminal, dan Polresta Gowa terkait hasil penyelidikan serta tindak lanjut persidangan yang disampaikan melalui akun Instagram tersebut.
Redaksi Mata Nusantara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers. (***)

Tinggalkan Balasan