550 Hektare Dilalap Api! HPMM Desak Gubernur Sulsel Turun Tangan Selamatkan Enrekang

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, mulai memunculkan desakan serius terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) meminta Gubernur Sulsel tidak membiarkan pemerintah kabupaten menghadapi bencana ekologis tersebut sendirian.

Desakan itu mencuat setelah muncul informasi mengenai luas lahan terdampak kebakaran yang disebut mencapai kurang lebih 550 hektare. Angka tersebut menjadi perhatian karena Enrekang memiliki karakteristik geografis berupa kawasan pegunungan dengan medan yang membutuhkan kemampuan mitigasi dan penanganan khusus.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat HPMM, Qadri, menilai situasi tersebut membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah provinsi. Menurutnya, penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Enrekang, terutama ketika kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan.

“Pemprov Sulsel jangan abai melihat kebakaran di Enrekang, apalagi Enrekang merupakan daerah pegunungan yang memerlukan penanganan extra dalam proses mitigasi bencana,” ucap Bung Qadri, Rabu (11/11/2026) malam.

Bagi HPMM, persoalan ini bukan semata-mata tentang memadamkan titik api. Lebih jauh, kebakaran hutan dan lahan menyangkut perlindungan lingkungan, keberlanjutan kawasan pegunungan, serta tanggung jawab pemerintah dalam mengantisipasi bencana yang berpotensi meluas.

Perhatian khusus juga diarahkan pada kawasan Pegunungan Latimojong yang menjadi salah satu kekayaan alam penting di Enrekang. Kawasan tersebut dikenal sebagai bagian dari jajaran gunung tertinggi di Indonesia dan memiliki daya tarik ekologis maupun pariwisata.

Qadri mengingatkan, apabila penanganan Karhutla sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten, upaya penanggulangan berpotensi terkendala keterbatasan anggaran, peralatan, maupun kemampuan operasional di lapangan.

“Perlu kolaborasi extra untuk menangani masalah tersebut, dan Pemprov musti turun tangan menangani hal tersebut,” tegasnya.

Desakan HPMM sekaligus mengarah pada kebutuhan evaluasi kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana kebakaran. Sebab, penanganan kawasan pegunungan tidak selalu dapat dilakukan dengan pola pemadaman biasa. Kondisi medan, akses menuju titik api, ketersediaan sumber air, hingga kesiapan personel menjadi faktor yang menentukan efektivitas penanganan.

Tidak hanya menyampaikan kritik, HPMM juga mengajukan sejumlah solusi kepada Pemprov Sulsel. Qadri mendorong adanya penambahan sarana operasional, khususnya armada pemadam kebakaran, serta kemungkinan pembentukan satuan tugas khusus penanganan Karhutla.

“Perlu pengadaan tambahan, alat-alat seperti armada damkar termasuk pembentukan satgas Karhutlah jika diperlukan,” ucapnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah provinsi harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sebatas koordinasi administratif. Penguatan peralatan, dukungan personel, dan sistem respons cepat dinilai penting agar penanganan kebakaran dapat berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa upaya pemadaman diikuti langkah pencegahan. Pemantauan kawasan rawan, identifikasi sumber api, pengawasan titik panas, serta perlindungan kawasan hutan harus menjadi bagian dari strategi penanganan jangka panjang.

Qadri berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap kondisi Enrekang sebelum dampak kebakaran semakin meluas dan mengancam kelestarian lingkungan.

“Semoga Pemprov Sulsel dapat terketuk hatinya untuk melihat Enrekang, karena Enrekang banyak menyimpan keindahan alam yang perlu dijaga bersama,” harap Bung Qadri.

Desakan tersebut kini menempatkan Pemprov Sulsel pada satu persoalan penting: sejauh mana kesiapan dan dukungan pemerintah provinsi dalam membantu daerah menghadapi ancaman bencana ekologis?

Dengan informasi luas kebakaran yang disebut mencapai sekitar 550 hektare, publik membutuhkan kejelasan mengenai kondisi terkini, langkah penanganan, serta dukungan lintas pemerintahan untuk memastikan api tidak terus meluas.

Pegunungan Latimojong bukan sekadar kebanggaan Enrekang. Kawasan alam tersebut merupakan kekayaan ekologis yang membutuhkan perlindungan serius. Ketika kebakaran mengancam, kehadiran pemerintah tidak boleh berhenti pada pernyataan keprihatinan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata. (**).