Breaking News! SPBU Kalibone Diduga Tebang Pilih Penyaluran BBM Subsidi & Abaikan SOP Soal Pelayanan 24 Jam

MAROS, MATANUSANTARA — Dugaan penghentian sepihak pelayanan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBU Kalibone, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan (Sulsel), menguak persoalan serius dalam tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Di tengah antrean kendaraan truk yang mengular hingga berjam-jam, pelayanan justru dihentikan meski stok solar disebut masih tersedia.

Ironisnya, penghentian penjualan tersebut diduga bukan karena persediaan BBM habis, melainkan berdasarkan instruksi internal pemilik SPBU. Pengakuan operator dan penjelasan pengawas di lokasi memperlihatkan adanya pembatasan waktu pelayanan yang diterapkan atas kebijakan pengelola.

Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kepatuhan lembaga penyalur terhadap ketentuan operasional Pertamina. Jika SPBU beroperasi selama 24 jam, apa dasar penghentian pelayanan solar subsidi ketika konsumen masih mengantre dan stok disebut belum habis?

Berdasarkan hasil penelusuran langsung tim redaksi MataNusantara.co.id pada Minggu dini hari (15/11/2026), SPBU bernomor registrasi 74-906-27 yang berada di kawasan Kalibone, Jalan Poros Maros–Pangkep, terpantau dipadati kendaraan angkutan barang.

Sejumlah truk 10 roda hingga kendaraan tronton terlihat mengantre untuk mendapatkan solar subsidi. Bahkan, sebagian pengemudi mengaku harus menunggu selama berjam-jam hingga terpaksa bertahan di lokasi demi memperoleh BBM.

Di tengah antrean tersebut mencuat dugaan tebang pilih dalam melayani pengisian BBM subsidi, tim redaksi mendapati sebuah kendaraan tronton 10 roda yang mengangkut tiga benda menyerupai tangki.

Kendaraan itu sempat terpantau melakukan pengisian solar. Namun, ketika awak media mendekati kendaraan untuk meminta keterangan, aktivitas pengisian mendadak dihentikan dan kendaraan meninggalkan lokasi.

Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengisian dan pengawasan transaksi solar subsidi, terlebih kendaraan tersebut terlihat mengangkut benda menyerupai tangki yang perlu dipastikan fungsi dan peruntukannya.

Saat dikonfirmasi, Aidil, operator SPBU yang bertugas sekitar pukul 00.14 WITA, mengklaim kendaraan tersebut hanya melakukan pengisian senilai Rp1 juta.

“Dia lama disini, karena menunggu sampai jam 12 Malam (00:00) agar barcodenya bisa digunakan kembali,” kata Aidil.

Pernyataan operator tersebut membuka ruang pemeriksaan terhadap mekanisme penggunaan barcode dalam transaksi solar subsidi. Pertamina perlu memastikan kesesuaian identitas kendaraan, volume pembelian, serta waktu transaksi dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, persoalan yang lebih krusial justru terungkap ketika awak media mengonfirmasi penghentian pelayanan terhadap konsumen lain yang masih mengantre.

Salah seorang sopir truk mengaku telah menunggu sejak pukul 20.00 WITA. Di hadapan awak media, ia berharap tetap memperoleh pelayanan meskipun hanya membeli solar senilai Rp200 ribu.

“Saya menunggu mulai Jam delapa, Sampai sekarang saya tidak dikasih,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai alasan pihak SPBU belum melayaninya, sopir tersebut mengaku tidak mengetahui secara pasti. Ia hanya memperoleh informasi bahwa pengisian baru akan dilakukan keesokan harinya.

“Besok pi lagi,” katanya.

Keterangan tersebut memperlihatkan bagaimana konsumen harus menanggung dampak pembatasan pelayanan tanpa memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar penghentian penjualan.

Awak media kemudian kembali meminta penjelasan kepada Aidil mengenai keputusan penghentian pelayanan tersebut.

Aidil mengaku telah menghubungi atasannya untuk memastikan kelanjutan pengisian solar subsidi. Namun, instruksi yang diterimanya justru menyebutkan agar pelayanan dihentikan setelah satu kendaraan selesai melakukan pengisian.

“Tadi saya telepon lagi. Dia bilang selesai satu mobil, Eh. Stop mi besok lagi,” ungkapnya.

Ketika dipertegas apakah pelayanan solar subsidi memang dihentikan meskipun stok masih tersedia, Aidil memberikan jawaban singkat.

“Iya,” tegasnya.

Pengakuan tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam penelusuran ini. Sebab, berdasarkan keterangan operator, penghentian pelayanan dilakukan atas instruksi atasan, bukan semata-mata karena persediaan solar dinyatakan habis.

Untuk memastikan dasar kebijakan tersebut, awak media menemui Ali selaku pengawas SPBU Kalibone.

Ali membenarkan adanya pembatasan waktu pelayanan solar subsidi. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan aturan yang ditetapkan pemilik SPBU dengan alasan menghindari antrean panjang yang berpotensi menyebabkan kemacetan.

“Jadi bos lakukan aturan itu, agar para konsumen tidak melakukan antrian panjang agar tidak menyebabkan kemacetan,” katanya.

Ali juga mengungkapkan bahwa pembatasan dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan dari SPBU lain yang datang mengisi BBM di lokasi tersebut.

“Untuk menghindari penumpukan konsumen dari SPBU tempat lain yang datang di SPBU sini. Jadi kami melakukan batas waktu pelayanan konsumen untuk solar subsidi agar menghindari antrian panjang,” jelasnya.

Pernyataan pengawas tersebut memperkuat adanya kebijakan internal pengelola yang diterapkan dalam operasional pelayanan solar subsidi.

Namun, alasan menghindari kemacetan belum menjawab persoalan mengenai dasar kewenangan penghentian penjualan BBM subsidi. Pengelola perlu menjelaskan apakah pembatasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan Pertamina.

Terlebih, SPBU Kalibone diketahui beroperasi selama 24 jam. Status operasional tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pelayanan, khususnya ketika konsumen masih mengantre tetapi penjualan solar subsidi dihentikan berdasarkan instruksi internal.

Persoalannya bukan semata-mata apakah pengelola dapat mengatur antrean, melainkan apakah pengaturan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penyaluran BBM subsidi tanpa dasar operasional yang jelas.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi perlu memberikan penjelasan resmi sekaligus melakukan pemeriksaan langsung terhadap SPBU Kalibone.

Pemeriksaan harus mencakup dasar pembatasan waktu pelayanan, ketersediaan stok ketika penjualan dihentikan, rekaman transaksi digital, penggunaan barcode, serta kesesuaian volume penyaluran dengan identitas dan spesifikasi kendaraan penerima.

Selain itu, Pertamina perlu memastikan apakah kebijakan internal pemilik SPBU telah diketahui, disetujui, atau sesuai dengan ketentuan operasional lembaga penyalur.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran BBM subsidi, tindakan tegas perlu dilakukan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Jangan sampai kebijakan internal pengelola justru menjadi alasan untuk membatasi akses konsumen terhadap BBM subsidi yang penyalurannya harus mengikuti ketentuan pemerintah.

Diketahui, SPBU Kalibone dengan nomor registrasi 74-906-27 tercatat menggunakan nama perusahaan PT H. Hanafi Kalibone Pangkep.

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi belum memperoleh klarifikasi resmi dari pihak pemilik SPBU maupun Pertamina Patra Niaga mengenai dasar pembatasan pelayanan tersebut dan kesesuaiannya dengan ketentuan operasional penyaluran solar subsidi.

Redaksi MataNusantara.co.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pemilik SPBU, pengelola, serta Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan akuntabilitas pemberitaan.

Penelusuran ini akan terus dikembangkan. Sebab, persoalan yang terjadi di SPBU Kalibone bukan sekadar antrean kendaraan, melainkan menyangkut transparansi, kepatuhan operasional, dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Publik berhak mengetahui siapa yang menetapkan kebijakan penghentian pelayanan, apa dasar kewenangannya, berapa stok solar yang tersedia ketika penjualan dihentikan, serta apakah distribusi BBM subsidi telah berjalan sesuai ketentuan.

Ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan solar subsidi, pengelola SPBU dan Pertamina memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan berlangsung transparan, akuntabel, dan tidak menyimpang dari aturan. (***).