Kapolsek Kajang Dicopot Usai Tahanan Tewas, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
BULUKUMBA, MATANUSANTARA –Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Sektor (Polsek) Kajang, Kabupaten Bulukumba, setelah tewasnya seorang tahanan bernama Anto (25) di dalam sel tahanan, memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai pertanggungjawaban institusi kepolisian. Publik kini menanti bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan kepastian pengungkapan penyebab kematian korban serta penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Matanusantara, Iptu Andi Umar dikabarkan dicopot dari jabatan Kapolsek Kajang dan ditarik ke Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Posisi yang ditinggalkannya dipercayakan kepada AKP Rahman Mubin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Binmas Polres Bulukumba.
Kabar mutasi tersebut dikonfirmasi Kasi Humas Polres Bulukumba, Iptu Rahmat Kurniawan, melalui pesan WhatsApp. Ia membenarkan adanya pergantian jabatan Kapolsek Kajang sekaligus Kasat Binmas dan menyebutkan bahwa serah terima jabatan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 November 2026, apabila tidak ada perubahan.
“Iye (Benar), mutasi jabatan Kapolsek Kajang n Kasat Binmas. InsyaAllah serah terima hari Senin kalau tidak ada perubahan,” ungkapnya saat dihubungi awak media, Senin (16/11).
Sementara itu, AKP Rahman Mubin juga membenarkan penunjukan dirinya sebagai Kapolsek Kajang.
“Iya (benar diangkat jadi Kapolsek) dan Insya Allah hari senin yang akan datang akan dilaksanakan serah terima jabatan,” ujarnya
Pergantian tersebut berlangsung setelah kematian Anto, seorang nelayan berusia 25 tahun asal Kabupaten Jeneponto, yang meninggal dunia ketika berada di dalam sel tahanan Mapolsek Kajang pada 13 Oktober 2026.
Peristiwa ini bukan sekadar persoalan kematian seorang tahanan. Sebab, korban meninggal ketika berada dalam penguasaan aparat kepolisian, yakni institusi yang memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan hak-hak dasar setiap orang yang berada dalam tahanan.
Keluarga korban sebelumnya mengungkapkan dugaan kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum personel Polsek Kajang. Kepala korban disebut dibenturkan berulang kali ke terali besi pintu sel tahanan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Keterangan keluarga tersebut menjadi salah satu informasi penting yang harus diuji melalui penyelidikan dan penyidikan. Terlebih, apabila terdapat saksi yang mengetahui langsung dugaan kekerasan, keterangannya harus dicocokkan dengan hasil autopsi, pemeriksaan medis, serta alat bukti lainnya.
Dalam perkembangan penanganan perkara, sejumlah personel Polsek Kajang telah menjalani pemeriksaan Propam. Informasi sebelumnya menyebutkan tiga personel, masing-masing berinisial Aipda B, Aipda AS, dan Bripka IF, ditempatkan di tempat khusus (Patsus). Ketiganya disebut bertugas sebagai piket penjagaan ketika korban meninggal dunia.
Namun, informasi perkembangan berikutnya menyebutkan jumlah personel yang ditempatkan di Patsus mencapai empat orang. Perbedaan data tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi dari Propam Polda Sulsel agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai jumlah personel yang diperiksa dan status penanganan masing-masing.
Di tengah perkembangan tersebut, penarikan Iptu Andi Umar ke Polda Sulsel memunculkan pertanyaan mengenai dasar dan tujuan mutasi. Apakah langkah tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi, evaluasi tanggung jawab komando, atau berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas peristiwa kematian tahanan?
Pertanyaan ini penting dijawab secara terbuka. Sebab, mutasi jabatan merupakan tindakan administratif yang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran ataupun menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum.
Dalam konteks pengawasan tahanan, tanggung jawab institusi tidak berhenti pada personel yang secara langsung melakukan penjagaan. Sistem pengamanan, prosedur pengawasan, respons terhadap kondisi tahanan, hingga mekanisme pelaporan insiden juga perlu diperiksa untuk memastikan apakah terdapat kelalaian atau kegagalan prosedur.
Karena itu, penelusuran tidak semestinya hanya berfokus pada siapa yang berada di dalam sel ketika peristiwa terjadi. Rangkaian kejadian sebelum korban meninggal, kondisi korban selama penahanan, tindakan petugas, serta respons setelah insiden juga harus menjadi bagian dari pengungkapan fakta.
Sorotan terhadap perkara ini sebelumnya disampaikan praktisi hukum sekaligus advokat, Muh. Syahban Munawir, SH., MH., yang akrab disapa Awhi. Kepada Matanusantara.co.id, ia menegaskan bahwa kematian seseorang ketika berada dalam penguasaan aparat negara merupakan peristiwa serius yang harus diungkap secara transparan dan menyeluruh.
Menurut Awhi, negara melalui institusi yang melakukan penahanan memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan serta melindungi hak-hak dasar setiap orang yang berada dalam penguasaannya.
Ia juga mengapresiasi langkah Propam Polres Bulukumba dan Polda Sulsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap personel kepolisian yang bertugas saat insiden terjadi.
Namun, pemeriksaan internal menurutnya harus diikuti dengan pengungkapan penyebab kematian korban dan penelusuran kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keterangan saksi yang disebut melihat langsung dugaan penganiayaan terhadap korban oleh oknum anggota kepolisian. Keterangan tersebut harus diuji secara serius dan dicocokkan dengan bukti-bukti lain.
Awhi menegaskan bahwa hasil autopsi merupakan salah satu bagian penting untuk mengungkap penyebab kematian. Temuan medis tersebut perlu dianalisis bersama keterangan saksi, hasil pemeriksaan, serta bukti lain guna menilai apakah terdapat hubungan antara dugaan kekerasan dan kematian korban.
Menurutnya, pemeriksaan etik dan proses pidana mempunyai ruang lingkup berbeda. Pemeriksaan etik berkaitan dengan kepatuhan anggota terhadap aturan profesi, sedangkan proses pidana bertujuan mengungkap dugaan tindak pidana dan menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan pembuktian yang sah.
Apabila penyelidikan dan penyidikan menemukan bukti yang cukup mengenai dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian, perkara tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Prinsipnya, tidak boleh ada seorang pun yang kehilangan nyawa dalam penguasaan aparat negara tanpa pengungkapan fakta yang terang dan pertanggungjawaban yang jelas. Keadilan bagi korban dan keluarganya harus menjadi prioritas,” tegas Awhi dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).
Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa yang menduduki jabatan Kapolsek Kajang setelah Iptu Andi Umar, tetapi juga pada sejauh mana institusi kepolisian membuka perkembangan penanganan perkara tersebut.
Setidaknya terdapat sejumlah hal yang membutuhkan kejelasan resmi: penyebab medis kematian Anto, hasil autopsi, kesesuaian keterangan saksi dengan bukti lainnya, jumlah personel yang menjalani Patsus, perkembangan pemeriksaan etik, serta ada atau tidaknya proses penyidikan pidana terhadap dugaan kekerasan tersebut.
Selain itu, alasan resmi penarikan Iptu Andi Umar ke Polda Sulsel juga perlu dijelaskan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak membangun kesimpulan berdasarkan spekulasi.
Kematian tahanan di dalam sel merupakan persoalan yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar tuntutan pemberitaan, melainkan bagian penting dari akuntabilitas institusi dalam menjalankan kewenangannya.
Matanusantara memandang, pergantian jabatan tidak boleh menjadi titik akhir perhatian terhadap perkara ini. Penanganan harus tetap berjalan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran etik, sanksi profesi harus diterapkan. Apabila ditemukan bukti tindak pidana, proses pidana juga harus berjalan tanpa perlakuan istimewa.
Hingga kini, dugaan penganiayaan dan keterlibatan personel tertentu tetap harus diuji melalui proses hukum dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Satu hal yang tidak boleh diabaikan: ketika seseorang meninggal dunia dalam ruang tahanan yang berada di bawah pengawasan negara, pertanyaan tentang bagaimana nyawanya hilang wajib dijawab secara terang. Mutasi pejabat dapat mengubah struktur organisasi, tetapi tidak boleh menghentikan pencarian kebenaran dan keadilan bagi korban. (**)

Tinggalkan Balasan