Kasasi Jonny Tanasal Ditolak MA, Korban Tagih Janji Polda Sulsel Soal Laporan Penyerobotan : “Tangkap Tersangka!”
MAKASSAR, MATANUSANTARA — Hampir lima tahun bergulir tanpa kepastian penyelesaian, penanganan kasus dugaan penyerobotan lahan di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, kembali menjadi sorotan. Pihak pelapor kini menagih komitmen Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) untuk melanjutkan penyidikan perkara yang menyeret nama Jonny Tanasal, S.E., sebagai tersangka.
Desakan tersebut menguat menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2849 K/Pdt/2026 tertanggal 29 Juni 2026 yang menolak permohonan kasasi Jonny Tanasal dalam sengketa perdata terkait objek tanah tersebut. Pihak pelapor menilai putusan itu seharusnya menjadi momentum bagi kepolisian untuk mengevaluasi penangguhan penyidikan yang sebelumnya dilakukan sambil menunggu penyelesaian perkara perdata.
Kepada Matanusantara.co.id, pihak pelapor mengungkapkan bahwa perkara yang awalnya ditangani Satreskrim Polrestabes Makassar tersebut telah diambil alih Polda Sulsel. Menurutnya, aparat kepolisian sebelumnya menyampaikan bahwa proses hukum akan segera ditindaklanjuti setelah perkara perdata memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
“Jadi kasus ini awalnya di Polrestabes Makassar, tapi diambil alih Polda Sulsel. Perkembangan terakhir, pihak Polda Sulsel akan atensikan kalau putusan pengadilan sudah inkrah,” ungkapnya saat ditemui di salah satu warung kopi di Kota Makassar, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan itu sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan penanganan perkara yang telah dilaporkan sejak 22 Januari 2022. Pihak pelapor kini menuntut kepastian mengenai langkah penyidik, termasuk meminta agar Jonny Tanasal ditangkap apabila seluruh persyaratan hukum untuk tindakan tersebut telah terpenuhi.
Berdasarkan dokumen resmi Polrestabes Makassar Nomor B/402/V/RES.1.2/2025/Reskrim tertanggal 5 Mei 2025, perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/135/I/2022/POLDA SUL-SEL/RESTABES MKS. Dokumen itu menyebut Hindra Lauputra sebagai pelapor dan Jonny Tanasal, S.E., sebagai tersangka dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP lama.
Dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tersebut, terungkap bahwa berkas perkara telah melalui penelitian jaksa penuntut umum. Namun, melalui petunjuk tertanggal 16 April 2025, jaksa meminta penyidik menangguhkan penanganan perkara pidana karena terdapat sengketa perdata atas objek tanah yang sama di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Petunjuk tersebut merujuk pada gugatan perdata Nomor 138/Pdt.G/2025/PN Mks yang diajukan Jonny Tanasal terhadap Albert Tansil. Jaksa meminta penyidik mempertimbangkan ketentuan mengenai prejudicieel geschil, yakni perselisihan hukum perdata yang penyelesaiannya dapat memengaruhi pemeriksaan perkara pidana.
Menindaklanjuti petunjuk tersebut, penyidik Polrestabes Makassar menggelar perkara pada 29 April 2025. Hasilnya, penanganan perkara pidana diputuskan untuk ditangguhkan hingga sengketa perdata memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Perjalanan perkara perdata itu kemudian memasuki babak baru. Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Nomor 138/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 18 November 2025 sempat mengabulkan sebagian gugatan Jonny Tanasal. Namun, putusan tersebut dibatalkan Pengadilan Tinggi Makassar melalui Putusan Nomor 454/PDT/2025/PT MKS tertanggal 20 Januari 2026, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Jonny Tanasal selanjutnya menempuh upaya hukum kasasi. Akan tetapi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2849 K/Pdt/2026 menolak permohonan kasasinya. Majelis hakim menilai putusan pengadilan tingkat banding telah tepat dalam menerapkan hukum, antara lain karena gugatan dinilai kurang pihak dan mengandung ketidakjelasan mengenai dasar perolehan hak atas tanah.
Meski kasasi ditolak, putusan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana penyerobotan ataupun menetapkan kepemilikan sah objek tanah secara substantif. Putusan itu mempertahankan amar gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil. Namun, bagi pihak pelapor, perkembangan tersebut menjadi alasan untuk meminta penyidik segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan proses pidana.
Sementara itu, Wadirreskrimum Polda Sulsel, AKBP Adnan Pandibu, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari penyidik, pasal yang disangkakan terhadap Jonny Tanasal memiliki ancaman pidana di bawah lima tahun sehingga tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan penahanan pada tahap penyidikan.
Menurutnya, keputusan mengenai penahanan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
“Berdasarkan informasi dari penyidik, pasal yang disangkakan terhadap tersangka memiliki ancaman pidana di bawah lima tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penahanan pada tahap penyidikan.” ujar AKBP Adnan, Jumat (20/11).
Penjelasan tersebut sejalan dengan dokumen penyidikan sebelumnya yang mencantumkan Pasal 167 ayat (1) KUHP lama, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan.
Meski demikian, tidak dilakukannya penahanan bukan berarti proses pidana harus berhenti. Penahanan dan kelanjutan penyidikan merupakan dua persoalan hukum berbeda yang memiliki ketentuan serta persyaratan masing-masing.
Karena itu, persoalan yang kini menjadi perhatian bukan semata-mata apakah tersangka dapat ditahan, melainkan sejauh mana penyidik telah menindaklanjuti perkara setelah alasan penangguhan penyidikan berupa sengketa perdata memperoleh perkembangan hukum di tingkat kasasi.
Sorotan juga tertuju pada status penanganan perkara yang menurut pihak pelapor telah diambil alih Polda Sulsel dari Polrestabes Makassar.
Apalagi, dokumen penyidikan tahun 2025 telah mencantumkan nama tersangka dan menunjukkan bahwa perkara tersebut sebelumnya telah melalui serangkaian proses penyidikan serta penelitian berkas oleh jaksa.
Di sisi lain, desakan penangkapan terhadap Jonny Tanasal tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum acara pidana. Status tersangka tidak otomatis mewajibkan penyidik melakukan penangkapan. Setiap tindakan paksa harus didasarkan pada alasan hukum, kebutuhan penyidikan, dan prosedur yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai status penyidikan terkini, tindak lanjut setelah putusan Mahkamah Agung, maupun rencana pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.
Redaksi Matanusantara.co.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, Jonny Tanasal, serta kuasa hukumnya agar seluruh pihak memperoleh kesempatan memberikan penjelasan secara berimbang.
Kini, setelah hampir lima tahun perkara bergulir, tuntutan pihak pelapor mengerucut pada satu persoalan mendasar: kapan kepolisian memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah memasuki tahap penyidikan sejak 2022?
Publik pun menanti penjelasan lanjutan Polda Sulsel. Sebab, yang dipersoalkan bukan semata-mata desakan untuk menangkap seseorang, melainkan kepastian bahwa setiap laporan pidana diproses secara profesional, transparan, dan berdasarkan hukum, tanpa membiarkan para pihak terus berada dalam ketidakpastian. (***)

Tinggalkan Balasan