Buntut Singgung Peran Ahli Gizi MBG, Wakil Ketua DPR Beri Klarifikasi

JAKARTA, MATANUSANTARA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dinilai meremehkan tenaga profesional ahli gizi dalam program Makan Bergizi Nasional (MBG).

Polemik mencuat setelah potongan video dirinya beredar luas dan memicu gelombang kritik di media sosial.

Dalam video yang viral, Cucun mengusulkan agar lulusan SMA dilatih tiga bulan untuk menggantikan peran ahli gizi bersertifikasi dalam program MBG.

Pernyataan itu disampaikan saat ia menghadiri Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung.

“Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan karena saya ahli gizi. Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP,” ujar Cucun dalam video tersebut.

Bentuk Tim Pengawasan Harian Kawal Program MBG, Prabowo Tunjuk Menko Pangan Sebagai Ketua

Pernyataan itu mendapat reaksi keras dari kalangan ahli gizi, tenaga kesehatan, hingga publik. Kritik bertambah lantaran MBG adalah program strategis nasional yang membutuhkan akurasi perhitungan dan penanganan berbasis keilmuan.

Setelah polemik merebak, Cucun memberi klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial dan langsung berdiskusi dengan Ketua Umum Persagi, Doddy Izwardy.

“Saya sudah sampaikan permohonan maaf. Semalam kami berdiskusi dengan Ketum Persagi, pemikiran beliau luar biasa,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (17/11).

Prabowo Gagas, Luhut Kawal: Program MBG Harus Berlangsung Satu Dekade

Sebagai tindak lanjut, Cucun memfasilitasi pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persagi, untuk menegaskan komitmen perbaikan dalam pelaksanaan MBG, termasuk isu kelangkaan tenaga profesional yang sebelumnya menjadi pemicu pernyataan kontroversial tersebut.

Polemik ini kembali menegaskan pentingnya tenaga ahli dalam program intervensi gizi nasional, serta perlunya komunikasi publik yang lebih hati-hati dari pejabat negara.

Editor: Ramli.