Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Perlu Temui KDM Soal Dana Pemda

JAKARTA, MATANUSANTARA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak perlu melakukan pertemuan dengan para kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), untuk mengurai polemik dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank.

Polemik bermula dari temuan Kementerian Keuangan berdasarkan data Bank Indonesia (BI), yang mencatat dana milik pemerintah daerah sebesar Rp234 triliun masih mengendap di perbankan per September 2025.

Wujudkan Pemasyarakatan Bersih, Lapas Maros Ikuti Komitmen Nasional Pemberantasan Halinar

Namun, sejumlah kepala daerah menolak klaim tersebut dan menyebut data yang disampaikan pemerintah pusat tidak akurat.

“Enggak (pertemuan dengan kepala daerah), bukan urusan saya itu. Biar saja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral,” ujar Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10).

Dukung Swasembada Pangan Nasional, AKBP Adnan Pimpin Penanaman Jagung Serentak

Menkeu menjelaskan, para gubernur seharusnya menanyakan langsung kepada BI terkait data dana mengendap tersebut karena sumbernya berasal dari perbankan. Ia juga mengingatkan potensi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika ada kejanggalan dalam penempatan dana.

“Ada yang ngaku uangnya bukan di deposito, tapi di giro. Malah lebih rugi, bunganya lebih rendah. Pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” tegas Purbaya.

600 Dapur Gizi Gratis Milik Polri Tak Pernah Bermasalah, Irma Chaniago: Bisa Jadi Contoh Nasional

Dijelaskan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah temuan tersebut dengan melakukan klarifikasi langsung ke Bank BJB, BI, dan Kemendagri.

Menurutnya, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Jabar per 30 September 2025 hanya sekitar Rp2,62 triliun di Bank BJB bukan dalam bentuk deposito.

Pemusnahan HP di Lapas Parepare Jadi Contoh Nasional

“Tidak ada uang yang diendapkan untuk diambil bunganya. Dana Rp3,8 triliun di kas daerah sudah digunakan untuk bayar proyek, gaji pegawai, dan belanja rutin,” ujar Dedi dikutip melalui akun Instagram @dedimulyadi71.

Ia bahkan mengancam akan memecat Sekda Jabar Herman Suryatman jika ternyata data yang disampaikan berbeda dengan catatan BI.

Data Lengkap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kuartal II 2025 di Indonesia

Bantahan juga datang dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, yang menyebut saldo RKUD Pemprov Sumut hanya Rp990 miliar.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru mengonfirmasi kebenaran temuan Menkeu.

Data Lengkap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kuartal II 2025 di Indonesia

“Dana Rp14,6 triliun milik Pemda DKI memang ada di Bank Jakarta, 1.000 persen benar. Tapi itu disiapkan untuk pembayaran proyek di akhir tahun,” jelas Pramono, Rabu (22/10).

Pemerintah pusat menilai penumpukan dana pemda di bank bisa menghambat sirkulasi anggaran dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Maluku Utara Pimpin Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Tembus 7,95 Persen

Melalui temuan ini, Kementerian Keuangan dan BI akan melakukan sinkronisasi data lebih lanjut guna memastikan transparansi pengelolaan kas daerah di seluruh provinsi.

Langkah pemeriksaan BPK disebut sebagai upaya memperkuat akuntabilitas fiskal dan pengawasan penggunaan dana publik.

Editor: Ramli
Sumber: Cnn Indonesia