Mutasi Puluhan Perwira Polda Sulsel, Mabes Polri Susun Ulang Peta Kekuatan

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Gerbong mutasi Mabes Polri kembali bergerak. Sebanyak 21 perwira di lingkungan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami rotasi jabatan dalam kebijakan yang tidak hanya mencerminkan dinamika organisasi, tetapi juga mengindikasikan reposisi kekuatan dalam menghadapi tekanan keamanan yang semakin kompleks dan multidimensi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mutasi tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2781A, ST/2781B, ST/2781C, dan ST/2781D/XII/KEP./2025 tertanggal 15 Desember 2025.

Di balik formalitas administrasi, langkah ini terbaca sebagai bagian dari konsolidasi strategis Mabes Polri dalam merespons sejumlah isu krusial, mulai dari penanganan kejahatan konvensional, peredaran narkotika, hingga tuntutan profesionalisme aparat di tengah sorotan publik terhadap kinerja penegakan hukum.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menegaskan mutasi merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang terus bergerak mengikuti kebutuhan.

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta pelayanan Kepolisian kepada masyarakat,” ujarnya, Sabtu (20/12/2025).

Namun di sisi lain, Polri juga memberi sinyal kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan momentum mutasi oleh oknum tertentu.

“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya apabila ada pihak yang mengaku sebagai pejabat Polri dan meminta sesuatu. Jika menemukan hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada Kepolisian terdekat,” tegasnya.

Reposisi Lini Kritis: Lalu Lintas dan Reserse Jadi Prioritas

Rotasi kali ini menyasar titik-titik strategis yang bersentuhan langsung dengan publik sekaligus rawan sorotan.

1. Kombes Pol Karisman → Kabagrenops Robinops Stamaops Polri
2. Kombes Pol Pria Budi → Dir Lantas Polda Sulsel
3. AKBP Arisandi → Dirreskrimum Polda NTB
4. AKBP Harry Azhar Hasry → Kanit 1 Satresmob Bareskrim Polri
5. AKBP Jamal Fathur Rakhman → Kapolres Sinjai
6. AKBP Haryo Basuki → Kapolres Jeneponto

Penempatan ini mengindikasikan fokus Mabes Polri pada dua sektor utama: pengendalian mobilitas (lalu lintas) dan penegakan hukum (reserse). Dua bidang ini selama ini menjadi barometer langsung kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Sektor Sensitif: Narkotika, SDM, dan Pengawasan Diperketat

Mutasi juga menyasar area yang kerap menjadi titik rawan sekaligus indikator integritas institusi.

1. AKBP Ucuk Supriyadi → Pengawas Penyidikan Madya Bareskrim Polri
2. AKBP Amri Yudhy Syamsualam Rama Wispha → Dirresnarkoba Polda Sultra
3. Kombes Pol Aris Haryanto → Kabagkompeten Robinkar SSDM Polri
4. Kombes Pol Adi Ferdian Saputra → Karo SDM Polda Sulsel
5. AKBP Benny Murjayanto → Dirreskrimum Polda Sulbar

Langkah ini memperlihatkan adanya pengetatan pada fungsi kontrol internal dan pengelolaan SDM, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan dalam agenda reformasi Polri.

Penguatan Hukum dan Pendidikan: Investasi Jangka Panjang

Di sisi lain, Mabes Polri juga mendorong penguatan fondasi kelembagaan melalui sektor hukum dan pendidikan.

1. Kombes Pol Ade Indrawan → Analis Hukum Divkum Polri
2. Kombes Pol Hery Marwanto → Kabidkum Polda Sulsel
3. AKBP Andi Baso Rahman → Dosen STIK Lemdiklat Polri
4. AKBP Dr Muhammad Kadarislam Kasim → Perancang Peraturan Divkum Polri

Penempatan ini tidak sekadar administratif, tetapi mengarah pada pembentukan kerangka hukum yang lebih adaptif sekaligus regenerasi intelektual di tubuh Polri.

Stabilitas Internal: Menjaga Mesin Tetap Berjalan

Sejumlah pejabat tetap dipertahankan atau dikukuhkan guna memastikan stabilitas operasional tidak terganggu.

1. Kombes Pol Muhammad Ridwan → Dansat Brimob Polda Sulsel (dikukuhkan)
2. AKBP Martha Todingallo → PS Irbid Itwasda Polda Sulsel
3. AKBP Darianto → Kabagdalops Roops Polda Sulsel

Langkah ini menunjukkan bahwa di tengah rotasi besar, Mabes Polri tetap menjaga kesinambungan komando dan kontrol di lapangan.

Membaca Pola: Lebih dari Sekadar Mutasi

Jika dicermati lebih dalam, mutasi ini memperlihatkan pola kebijakan yang terstruktur:

• Penajaman Fungsi Operasional → Penguatan reserse dan lalu lintas sebagai garda depan

Kontrol Internal Diperketat → SDM dan pengawasan menjadi prioritas

• Reformasi Berbasis Sistem → Hukum dan pendidikan sebagai fondasi jangka panjang

Dengan kata lain, mutasi ini bukan sekadar rotasi rutin, tetapi bagian dari desain besar penataan ulang organisasi untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, termasuk kejahatan terorganisir dan tekanan akuntabilitas publik.