TNI–Polri Kawal Program Gizi, Intervensi Negara Menyasar Akar Masalah SDM

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Intervensi negara dalam sektor kesehatan berbasis komunitas mulai diperkuat hingga level paling mikro. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif aparat TNI–Polri dalam mengawal implementasi program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Rabu (8/4/2026).

Bhabinkamtibmas Polsek Tamalate, Aiptu Irwan, bersama Babinsa Koramil Tamalate, Serda Alim Bachari, turun langsung melakukan pemantauan terhadap distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar siswa sekolah dasar hingga menengah pertama.

Kehadiran aparat di lapangan menandai pergeseran pendekatan keamanan konvensional menuju human security approach, di mana stabilitas sosial dibangun melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemantauan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari mekanisme multi-layered supervision yang melibatkan aparat keamanan, pemerintah kelurahan, serta penyelenggara teknis program. Tujuannya memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, bebas dari distorsi, serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Secara substansial, program MBG merupakan bentuk intervensi strategis terhadap isu stunting, malnutrisi, dan rendahnya kualitas kesehatan anak usia sekolah tiga variabel yang secara langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa tidak lagi terbatas pada fungsi pengamanan, tetapi berkembang menjadi social control agent sekaligus fasilitator program pemerintah. Mereka tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terkait pentingnya pola konsumsi sehat dan pemenuhan gizi keluarga.

Koordinasi lintas sektor yang dilakukan di lokasi SPPG—melibatkan petugas teknis dan perangkat kelurahan—menjadi indikator adanya integrasi kebijakan di tingkat implementasi. Ini penting untuk meminimalisir implementation gap, yang kerap menjadi titik lemah dalam program-program berbasis bantuan sosial.

Lebih jauh, keterlibatan TNI–Polri dalam program ini memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat, sekaligus membangun public trust melalui kehadiran langsung aparat dalam menjawab kebutuhan riil warga.

Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kualitas intervensi terhadap aspek fundamental seperti gizi dan kesehatan anak. Dengan pendekatan kolaboratif yang terjaga, program ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif di masa depan. (***)