GOWA, MATANUSANTARA — Dugaan pungutan liar (pungli) kembali mencoreng pelayanan kesehatan, kali ini di Puskesmas Paranglompoa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa. Pasien yang seharusnya mendapat layanan gratis melalui program BPJS Kesehatan justru dipaksa membayar hingga ratusan ribu rupiah tanpa kwitansi resmi.
Seorang warga mengaku diminta membayar lebih dari Rp700 ribu saat membawa anaknya berobat. Ironisnya, pembayaran tersebut hanya disebutkan secara lisan tanpa bukti tanda terima.
“Disuruh bayar semua, cuma dikasih tahu jumlahnya saja. Tidak ada kwitansi. Padahal saya pakai BPJS. Mau protes tapi takut ribut,” ujar seorang warga dengan nada kecewa, seperti yang dikutip faktual.net, Senin (18/08/2025)
Tes Urin dan Sidak Mendadak, Karutan Malino Libatkan Personil Polri dan Puskesmas Tinggimoncong
Selain pungli, pasien juga menyoroti praktik penjualan obat di dalam puskesmas. Obat yang seharusnya ditanggung BPJS tidak diberikan secara lengkap. Pasien diarahkan membeli obat tambahan di dalam fasilitas kesehatan itu sendiri.
“Ada obat yang memang tidak dikasih, disuruh beli di dalam. Jadi kami mau tidak mau harus bayar lagi,” keluh pasien lainnya.
Tendang Rekan Kerja, ASN Luwu Timur Lepas Jerat Pidana
Praktik ini menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan akuntabilitas pelayanan kesehatan. Jika terbukti benar, tindakan ini jelas melanggar aturan serta mencederai hak pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Di bawah kepemimpinan Hj. Rohaya, selaku Kepala Puskesmas Paranglompoa, dugaan praktik penyimpangan ini semakin menjadi sorotan publik. Warga mendesak Pemkab Gowa dan Dinas Kesehatan turun tangan segera melakukan investigasi serta menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat.
Inakor dan Formasi Gowa Laporkan Dugaan Korupsi Iuran BPJS Fiktif ke Kejati Sulsel
Hingga berita ini diturunkan, Hj. Rohaya belum memberikan konfirmasi meski pesan melalui WhatsApp telah dikirim berulang kali. Sikap bungkam ini semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan serius dalam pelayanan.
Akibat buruknya pelayanan dan dugaan pungli tersebut, sebagian warga kini memilih berobat ke Puskesmas Bontolempangan 1 yang dianggap lebih transparan dan konsisten melayani sesuai aturan BPJS Kesehatan.
(RML)
