Kemendagri Larang Pilkades PAW, 4 Desa di Sinjai Harus Puas Dipimpin Pj

SINJAI, MATANUSANTARA — Warga di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dibuat bertanya-tanya.

Pasalnya, hingga kini empat desa di wilayah tersebut masih dipimpin oleh Penjabat (Pj) kepala desa tanpa ada kejelasan kapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Pilkades PAW) digelar.

Empat desa itu meliputi Desa Saotengah, Lembang Lohe, Pattongko, dan Samature.

Tiga kepala desa sebelumnya meninggal dunia, sementara satu lainnya diberhentikan.

Kondisi ini membuat masyarakat menunggu kepastian pemerintah terkait siapa pemimpin definitif mereka.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sinjai, Yuhadi Samad, mengungkapkan bahwa pihaknya masih mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang pelaksanaan Pilkades, baik serentak maupun antar waktu, hingga ada peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

“Larangan pelaksanaan Pilkades ini ditegaskan kembali dalam zoom meeting Dirjen Bina Pemdes Kemendagri pada 14 Februari 2025, serta penyampaian Sekjen Bina Pemdes Kemendagri pada 7 September 2025,” kata Yuhadi, Rabu (10/9/2025).

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2021, empat Pj kepala desa telah ditunjuk, yakni:

• Alghazali Farti, S.Sos (Desa Saotengah)
• Askari Rahman (Desa Lembang Lohe)
• Drs. A. M. Ali Imran Hz., M.Si (Desa Pattongko)
• Alimuddin, S.Ag (Desa Samature)

Masa jabatan para penjabat ini berlaku hingga terpilihnya kepala desa definitif melalui mekanisme musyawarah desa.

Namun, sejumlah warga mengaku resah dengan kondisi ini. “Kami sangat berharap ada kejelasan, sebab keberadaan kepala desa definitif penting untuk kemajuan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar seorang warga Desa Saotengah.

Hal senada juga disampaikan NM, warga Desa Samature. “Penjabat memang tetap menjalankan tugas, tetapi kepemimpinan kepala desa terpilih melalui musyawarah lebih bisa membawa aspirasi masyarakat secara langsung,” tegasnya.

Reporter: Wahyudin