DPR Setujui 10 Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA

JAKARTA, MATANUSANTARA -– Komisi III DPR RI menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) tahun 2025.

Dari 16 calon, sebanyak 10 orang dinyatakan lolos, dan 9 di antaranya disetujui DPR sebagai calon hakim agung, sementara 1 calon disetujui sebagai hakim ad hoc HAM di MA.

Heboh! DPRD Bulukumba Bongkar Dampak Mutasi Guru, Ada yang Tertekan Secara Psikologis

Nama-nama calon hakim yang disetujui adalah:

1. Suradi – kamar pidana.

2. Ennid Hasanuddin – kamar perdata.

3. Heru Pramono – kamar perdata.

4. Lailatul Arofah – kamar agama.

5. Muhayah – kamar agama.

6. Hari Sugiharto – kamar Tata Usaha Negara (TUN).

7. Budi Nugroho – kamar TUN khusus pajak.

8. Diana Malemita Ginting – kamar TUN khusus pajak.

9. Agustinus Purnomo Hadi – kamar militer.

10. Mohammad Puguh Haryogi – hakim ad hoc HAM.

Babak Baru!! Polisi Kantongi Puluhan Nama Pelaku Penjarahan ATM DPRD Makassar

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memimpin rapat pleno penetapan calon, Selasa (16/9/2025). Persetujuan diambil setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya.

“Apakah nama-nama calon hakim agung dan ad hoc HAM di MA dapat disetujui? Setuju,” tanya Habiburokhman yang dijawab serentak oleh anggota Komisi III.

Usai Warga Protes, DPRD Deliserdang Klarifikasi Pasar Murah, Klaim Dana Urunan

Habiburokhman menegaskan hasil ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Pandangan Fraksi (F): Integritas Jadi Sorotan

F-PDIP melalui Safaruddin menilai proses seleksi berlangsung transparan dan semua calon diberi kesempatan setara.

Pasar Murah DPRD Deliserdang Diserbu Orang Bermobil, Warga Miskin Gigit Jari

“Hakim agung dan ad hoc harus berintegritas, profesional, dan mampu memberi kepastian hukum,” ujarnya.

F-Gerindra lewat Muhammad Rahul menekankan pentingnya menjaga wibawa MA dengan menghasilkan hakim bersih dan independen.

Masyarakat Kecewa, Pasar Murah DPRD Deliserdang Dinilai Tak Tepat Sasaran

F-Nasdem yang disampaikan Rudianto Lallo menegaskan integritas, moralitas, dan rekam jejak bersih dari politik serta korupsi sebagai syarat mutlak.

F-PKS lewat Muhammad Nasir Djamil menekankan hakim MA harus sanggup menyelesaikan beban perkara yang menumpuk tanpa mengorbankan kualitas putusan.

Pasar Murah di DPRD Deliserdang “Pilih Kasih”, Warga Kecewa

F-Demokrat melalui Hinca Panjaitan menyebut penetapan ini sebagai keputusan bersejarah. Ia mengingatkan catatan buruk: 39 hakim terjerat korupsi dalam 15 tahun terakhir.

“Kita butuh hakim yang menempatkan profesi sebagai beban moral, bukan sekadar karir,” tegasnya.

Yusril Tinjau Kondisi Para Pelaku Pembakaran Gedung DPRD di Mapolrestabes Makassar

Tantangan Mahkamah Agung

Terpilihnya 10 calon ini menutup rangkaian uji kelayakan selama sepekan. Mereka diharapkan dapat menjadi benteng baru keadilan di tengah sorotan publik terhadap independensi peradilan.

Dengan kamar pidana, perdata, agama, TUN, militer, hingga ad hoc HAM yang terisi, MA diharapkan lebih optimal dalam memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Editor: Ramli.