Komisi IX Bongkar Celah, Ribuan Dapur MBG Diduga Fiktif, DPR RI Desak BGN Transparan

JAKARTA, MATANUSANTARA – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG terindikasi fiktif di berbagai daerah.

“Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” kata Nurhadi di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Miris! Wartawan Bintang TV Dianiaya di Rumahnya oleh Eks Anggota DPRD, Kini Videonya Viral

Nurhadi mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mempublikasikan data rinci terkait titik lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional seluruh SPPG.

Ia menilai sistem yang longgar membuka peluang praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik.

Nama Enam Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA Gagal Seleksi Komisi III DPR RI

“Temuan dugaan ‘konglomerasi yayasan’ oleh lembaga pemantau independen harus menjadi alarm serius,” tegas Nurhadi.

Tak sampai situ, Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu meminta BGN memperbaiki sistem verifikasi agar dilakukan paralel sejak proses pengajuan, bukan menunggu masalah mencuat.

DPR Setujui 10 Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA

“BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda,” ucap Nurhadi.

Nurhadi juga mendorong partisipasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan organisasi profesi gizi untuk ikut mengawasi implementasi program MBG di lapangan.

DPR Setujui 10 Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA

Menurutnya, kerja sama dengan yayasan dan lembaga keagamaan tidak boleh sebatas memenuhi target angka, tetapi harus memastikan kualitas layanan gizi.

“Niat mulia program MBG hanya akan bermakna jika setiap rupiah anggaran benar-benar terkonversi menjadi makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Heboh! DPRD Bulukumba Bongkar Dampak Mutasi Guru, Ada yang Tertekan Secara Psikologis

Nurhadi menegaskan DPR RI akan terus mengawal transparansi program agar akuntabilitas setara dengan besarnya anggaran.

“DPR tidak akan membiarkan hak anak-anak atas gizi tergadai oleh kelalaian manajemen ataupun kepentingan segelintir pihak,” tutupnya.

Editor: Ramli.

—