HMI MPO Sinjai Bongkar Kontroversi Penghargaan DPRD untuk Kapolres, Sebut Lukai Rasa Keadilan

SINJAI, MATANUSANTARA – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Sinjai melontarkan kritik tajam terhadap langkah Ketua DPRD Sinjai yang memberikan penghargaan kepada Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar, pasca pengamanan aksi demonstrasi 1 September 2025.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Sinjai, Supardi, menyebut pemberian penghargaan tersebut tidak tepat waktu dan berpotensi memunculkan persepsi negatif di masyarakat.

“Menjaga ketertiban dalam aksi demonstrasi adalah kewajiban polisi, bukan prestasi luar biasa yang harus diberi penghargaan. Apalagi masih ada polemik terkait dugaan tindakan represif aparat di bawah komando Kapolres,” tegas Supardi, Selasa (23/9/2025).

HMI MPO Sinjai juga mempertanyakan kehadiran Bupati Sinjai dalam prosesi pemberian penghargaan.

Menurut Supardi, hal itu justru memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah dan DPRD lebih sibuk membangun citra politik bersama aparat, ketimbang menyikapi substansi aspirasi masyarakat.

“Kami menyesalkan kehadiran Bupati. Seharusnya kepala daerah berpihak pada rakyat yang menolak kenaikan PBB-P2 dan polemik tambang, bukan malah ikut-ikutan seremonial,” tambahnya.

Lebih jauh, HMI MPO menyinggung masih beredarnya video dugaan pemukulan massa aksi dengan tongkat oleh Kapolres Sinjai. Ironisnya, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dan terbuka dari kepolisian.

“Pemberian penghargaan di tengah kontroversi dugaan pemukulan yang belum diklarifikasi jelas mencederai rasa keadilan,” pungkas Supardi.

HMI MPO menegaskan, penghargaan seharusnya diberikan secara objektif, proporsional, dan pada momentum yang tepat.

Sementara itu, dugaan tindakan represif aparat harus ditangani secara serius agar ruang demokrasi tetap terlindungi.

Reporter: Wahyudin