Penghujung Tahun 2025, DPR Sumbang Saran Persoalan Rumah Layak Huni Belum Teratasi

JAKARTA, MATANUSANTARA — Hingga penghujung tahun 2025, persoalan ketersediaan rumah layak huni di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Data nasional menunjukkan jutaan warga belum memiliki hunian yang layak, seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa sekitar 29 juta warga Indonesia masih belum memiliki rumah, kondisi yang dinilai membutuhkan langkah luar biasa dan kolaboratif lintas sektor.

Komisi III DPRK Aceh Utara Salurkan Dua Ton Sembako Bantu Korban Banjir

Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya Komisi V, turut menyumbangkan sejumlah gagasan sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menilai penyelesaian backlog perumahan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat semata.

Komisi XIII DPR RI Tinjau Layanan dan Sapaan Langsung Warga Binaan Rutan Makassar

“Semua stakeholder harus terlibat, termasuk BUMN dan pihak swasta. Jika dikerjakan bersama dan dibagi merata, target pengurangan backlog bisa dicapai,” ujarnya, Minggu (21/12/2025).

Menurutnya, keterlibatan BUMN sektor properti dan konstruksi sangat penting untuk mempercepat pembangunan hunian rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyelidikan Dugaan Korupsi ART DPRD Tana Toraja Mandek, Publik Tanyakan Komitmen Asta Cita Prabowo

Selain BUMN, pengembang swasta juga didorong aktif menjalankan skema hunian berimbang sebagaimana diatur dalam regulasi perumahan nasional.

“Swasta memiliki peluang besar. Tinggal bagaimana aturan hunian berimbang benar-benar dijalankan secara konsisten,” jelasnya.

Penyelidikan Dugaan Korupsi ART DPRD Tana Toraja Mandek, Publik Tanyakan Komitmen Asta Cita Prabowo

Tak hanya itu, DPR juga mendorong pemerintah daerah agar lebih progresif memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif milik daerah maupun kementerian/lembaga.

“Lahan yang tidak terpakai bisa dialihkan menjadi kawasan permukiman, lalu pembangunannya diintervensi melalui APBN atau skema pembiayaan lain,” ungkap Andi Iwan.

DPR Aceh Usul Pemerintah Subsidi Mahar Nikah, Publik Heboh Harga Emas Melonjak

Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi realistis di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya harga tanah di wilayah perkotaan.

Lebih jauh, Andi Iwan mengingatkan bahwa persoalan perumahan akan terus membesar jika tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

DPR dan Pemerintah Sepakat Hapus Status Polri Sebagai Penyidik Tertinggi di RKUHAP

“Dengan laju pertumbuhan penduduk, backlog bisa makin melebar. Yang penting, jaraknya jangan semakin jauh,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya terhadap program rumah subsidi yang telah berjalan, meski mengakui tantangan yang dihadapi masih sangat besar.

Wali Kota Sabang Guncang Forum DPR RI, Usul Legalisasi Ganja di Aceh

“Saya merasa gembira, walaupun perjalanan masih jauh. Cita-cita kita masih jauh karena 29 juta rakyat kita belum punya rumah,” kata Prabowo dalam peresmian akad massal KPR subsidi di Banten.

Presiden pun meminta jajaran kementerian terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk bekerja lebih keras dan solid mencari terobosan kebijakan.

Heboh! Anggota DPRD Sinjai Gerebek Istri Sendiri di Rumahnya, Laporan Polisi Gegerkan Publik

“Kalau ada kehendak, pasti ada jalan,” tegas Presiden.

DPR berharap, di tahun-tahun mendatang, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta mampu menghadirkan kebijakan perumahan yang lebih adil, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. (RAM)

Sumber: Detiknews

—