MAROS, MATANUSANTARA — Arus mudik Lebaran 2026 mulai memasuki fase awal. Namun perhatian kini tidak hanya pada lonjakan penumpang, melainkan pada satu pertanyaan krusial: seberapa kuat sistem bandara menghadapi tekanan puncak?
Menjawab itu, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro turun langsung ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Rabu (18/3/2026), didampingi Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendrajaya.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial. Ini adalah uji lapangan terhadap kesiapan riil Operasi Ketupat 2026, di salah satu simpul transportasi paling vital di kawasan timur Indonesia.
Bandara Sultan Hasanuddin diposisikan sebagai titik tekan (pressure point). Dengan tren peningkatan mobilitas penumpang setiap menjelang Idulfitri, potensi overload sistem menjadi ancaman nyata—mulai dari kepadatan terminal, antrean panjang, hingga gangguan keamanan.
Dalam peninjauan tersebut, Kapolda bersama jajaran melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Pos Pelayanan: kehadiran personel, kesiapan operasional, hingga kelengkapan sarana pendukung.
Namun dalam perspektif operasional, kesiapan administratif hanyalah tahap awal. Ujian sebenarnya terjadi saat volume penumpang melampaui kapasitas normal.
Turut hadir jajaran Pejabat Utama Polda Sulsel dan Polres Maros, menunjukkan bahwa pengamanan bandara tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem koordinasi lintas unit.
Di sisi lain, General Manager Bandara Sultan Hasanuddin, Minggus Gandeguai, memaparkan perkembangan arus mudik—indikator penting dalam membaca pola pergerakan penumpang dan memproyeksikan puncak kepadatan.
Data tersebut menjadi dasar bagi aparat untuk menentukan pola pengamanan: apakah bersifat responsif atau sudah masuk tahap antisipatif berbasis risiko.
Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendrajaya menegaskan bahwa seluruh personel telah disiagakan dengan pendekatan maksimal.
“Kami memastikan seluruh personel yang bertugas di Pos Pelayanan menjalankan tugas dengan maksimal, baik dalam aspek pengamanan maupun pelayanan kepada masyarakat. Sinergi dengan seluruh pihak terus kami perkuat agar arus mudik di bandara tetap berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pengamanan mudik tidak lagi sekadar soal kehadiran aparat, tetapi tentang sinkronisasi sistem—antara keamanan, manajemen bandara, dan arus penumpang.
Dalam konteks ini, bandara menjadi cerminan kapasitas negara dalam mengelola mobilitas massal.
Jika sistem mampu bertahan, maka kepercayaan publik akan meningkat. Namun jika terjadi gangguan—sekecil apa pun—dampaknya bisa berantai, dari keterlambatan hingga potensi kerawanan keamanan.
Peninjauan ini mengirim pesan kuat: kesiapan tidak cukup di atas kertas, tetapi harus teruji di lapangan.
Kini, publik menunggu fase paling menentukan—puncak arus mudik.
Di titik itulah akan terlihat apakah seluruh skema pengamanan benar-benar bekerja, atau justru menghadapi tekanan yang melampaui kapasitas. (Ram)
