Sekali Seminggu: Presiden Prabowo Setujui WFH Pasca-Lebaran, Strategi Nasional Tekan BBM

JAKARTA, MATANUSANTARA -– Pemerintah menetapkan kebijakan strategis Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta pasca-Lebaran 2026. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik Timur Tengah, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional secara signifikan.

Informasi itu dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui langkah ini melalui rapat terbatas di Istana Kepresidenan.

“Pasca-Lebaran, tapi (pelaksanaan WFH) nanti akan kita tentukan waktunya,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3), dikutip Sabtu (21/03).

Skema yang tengah disiapkan pemerintah menekankan WFH satu hari dalam lima hari kerja, dengan proyeksi penghematan konsumsi BBM nasional hingga 20% dari pemakaian normal.

Kebijakan tersebut diambil dengan pendekatan fleksibel, menyesuaikan dinamika harga energi global dan eskalasi konflik internasional.

“(Periode WFH) nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang, jadi kita ikuti situasinya,” jelas Airlangga.

Teknis implementasi WFH saat ini masih digodok, mencakup ASN, sektor swasta, dan pemerintah daerah, dengan fokus pada optimalisasi penghematan energi tanpa mengorbankan produktivitas nasional.

Langkah Indonesia sejalan dengan strategi darurat sejumlah negara di Asia Tenggara dan Asia Timur dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi domestik:

Thailand: PM Anutin Charnvirakul menginstruksikan WFH bagi pegawai negeri dan BUMN serta menangguhkan perjalanan dinas luar negeri.

Filipina: Presiden Ferdinand Marcos Jr. memberlakukan sistem empat hari kerja seminggu untuk instansi eksekutif, menekan konsumsi listrik dan BBM hingga 20%.

Jepang: PM Sanae Takaichi melepas cadangan minyak swasta (15 hari) dan pemerintah (30 hari) untuk menjaga stabilitas pasokan.

Vietnam & Bangladesh: Vietnam mendorong penggunaan transportasi umum, sementara Bangladesh menutup sementara universitas demi efisiensi energi nasional.

Kebijakan ini menjadi langkah proaktif Indonesia untuk merespons volatilitas harga minyak global sekaligus menegaskan peran negara dalam menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan ekonomi nasional.