Pandangan Aktivis Muda UMI Makassar Soal Kebijakan Pemerintah Pusat: “Kampus Bukan Pabrik”

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Wacana penutupan program studi (prodi) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau pemerintah dengan dalih “tidak relevan dengan kebutuhan industri” memantik kritik dari kalangan mahasiswa. Kebijakan yang diklaim sebagai langkah penyesuaian pendidikan tinggi dengan pasar kerja itu dinilai justru menyederhanakan persoalan yang bersifat struktural.

Enrico Alfarabi, yang akrab disapa Ciko (23), mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (FTI-UMI) Makassar sekaligus aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menilai kebijakan tersebut bukan solusi, melainkan cerminan kegagalan membaca persoalan secara utuh.

Menurutnya, problem utama pendidikan tinggi di Indonesia bukan terletak pada banyaknya program studi, melainkan pada ketimpangan antara dunia pendidikan dan struktur ekonomi nasional.

“Lulusan memang banyak, tetapi daya serap industri terbatas. Dalam kondisi seperti itu, kalau logika yang digunakan pemerintah justru menyusutkan ruang pendidikan, ini jelas berbalik arah,” ujar Ciko dengan nada tegas mewakili sejumlah mahasiswa lainnya, saat ditemui tim redaksi matanusantara.co.id, Selasa (28/04/2026)

Ciko menilai, langkah penutupan prodi menunjukkan kecenderungan negara mengambil jalan pintas. Alih-alih membenahi kualitas kurikulum, memperkuat relevansi pembelajaran, atau mendorong pertumbuhan sektor produktif, pemerintah justru mengerucutkan persoalan pada eksistensi program studi.

“Ini bukan reformasi, melainkan rasionalisasi sempit yang berpotensi mengorbankan masa depan keilmuan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti penggunaan istilah “kebutuhan industri” sebagai parameter utama dalam menentukan arah pendidikan tinggi. Menurutnya, pendekatan tersebut berisiko menggeser fungsi kampus dari ruang pembentukan intelektual menjadi sekadar instrumen pasar.

Mahasiswa, lanjutnya, berpotensi direduksi menjadi objek produksi dituntut siap pakai, cepat terserap, dan efisien secara ekonomi.

“Padahal industri itu tidak stabil. Ia fluktuatif, mengikuti pasar, bahkan sering oportunistik. Kalau dijadikan kompas utama, kita sedang mempertaruhkan masa depan pada sesuatu yang tidak pasti,” kata Ciko

Dalam perspektif tersebut, kebijakan penutupan prodi dinilai berpotensi mempersempit keberagaman ilmu. Disiplin seperti filsafat, sejarah, dan sastra yang tidak selalu memiliki jalur kerja langsung dinilai rawan terpinggirkan.

“Kalau itu terjadi, kita bukan sedang membangun bangsa, tapi membangun pabrik,” ucapnya.

Ia menegaskan, hilangnya ilmu-ilmu fundamental akan berdampak serius dalam jangka panjang, terutama terhadap kapasitas berpikir kritis dan kemampuan inovasi generasi muda.

Ironisnya, kata dia, negara-negara maju justru memperkuat investasi pada riset dasar dan menjaga keberagaman disiplin ilmu, karena menyadari bahwa inovasi tidak selalu lahir dari kebutuhan pasar jangka pendek.

Sementara itu, Indonesia dinilai masih terjebak pada pendekatan pragmatis yang berfokus pada angka serapan kerja tanpa menyentuh akar persoalan.

Ciko menegaskan bahwa jika pemerintah serius ingin memperbaiki kondisi tersebut, maka yang perlu dibenahi adalah ekosistem pendidikan secara menyeluruh mulai dari kurikulum, kualitas pembelajaran, hingga konektivitas dengan dunia industri.

“Penutupan prodi bukan solusi strategis. Itu hanya menciptakan ilusi seolah-olah ada tindakan,” ujar Ciko.

Ia pun mengingatkan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan tersebut.

“Kalau ini terus dipaksakan, kita akan melahirkan generasi yang terampil bekerja, tetapi miskin dalam berpikir,” tandas Ciko. (***)