GAM Gelar Aksi di Makassar, Desak Stabilisasi Rupiah dan Tolak Kenaikan Pertamax

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan Jalan Hertasning–Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (11/6/2026). Aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran ban bekas, pemblokiran sebagian badan jalan, serta penyampaian tuntutan terkait kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Rezim Prabowo-Gibran: Pengkhianat Rakyat” sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Selain melakukan orasi secara bergantian, peserta aksi juga menghentikan sebuah truk tronton yang kemudian dijadikan sebagai mimbar untuk menyampaikan aspirasi di hadapan pengguna jalan dan masyarakat sekitar lokasi aksi.

Melalui demonstrasi tersebut, GAM menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah, yakni mendesak stabilisasi nilai tukar rupiah, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax, serta meminta pencabutan Undang-Undang Polri.

Massa menilai sejumlah persoalan ekonomi yang berkembang saat ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan meningkatkan beban hidup kelompok menengah ke bawah.

Jenderal Lapangan Aksi, Tegu, mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menjawab berbagai keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Langkah cepat dan tepat dari pemerintah diperlukan untuk menjawab keresahan publik dan memastikan kebijakan negara tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ekonomi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas agar stabilitas sosial dan ekonomi tetap terjaga.

Sementara itu, Panglima Besar GAM, Fajar Wasis, menilai berbagai persoalan yang terjadi saat ini menjadi indikator bahwa pemerintah masih perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan strategis.

“Kami menilai rezim Prabowo-Gibran telah mengkhianati mandat rakyat karena gagal menghadirkan kebijakan yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami menyerukan evaluasi total terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat,” tegasnya.

Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian. Meski sempat menyebabkan perlambatan arus lalu lintas di sekitar lokasi, kegiatan demonstrasi berjalan kondusif hingga massa membubarkan diri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi tersebut. (***)