Nobar Film “Pesta Babi” di Makassar Jadi Ruang Diskusi Isu Agraria, Lingkungan dan HAM Papua

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Sekitar 100 mahasiswa Papua, aktivis, perwakilan lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, serta simpatisan isu Papua menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang digelar di Asrama Papua Cendrawasih, Jalan Kemasan IV Nomor 63, Kelurahan Maricayya, Kota Makassar, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema “Kolonialisme di Zaman Kita” itu dilanjutkan dengan diskusi dan konsolidasi yang membahas berbagai persoalan agraria, lingkungan hidup, hak asasi manusia (HAM), serta dinamika pembangunan di Tanah Papua.

Film dokumenter karya jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut diputar sebagai bahan refleksi sekaligus pemantik diskusi bagi peserta yang berasal dari berbagai organisasi mahasiswa dan paguyuban Papua di Kota Makassar.

Forum tersebut diikuti mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) yang berasal dari tujuh wilayah adat Papua, yakni Mamta, Anim Ha, La Pago, Mee Pago, Domberai, Bomberai, dan Saireri.

Sejumlah organisasi mahasiswa Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Se-Tanah Papua Kota Makassar turut hadir dalam kegiatan tersebut, bersama sejumlah elemen masyarakat sipil yang selama ini memiliki perhatian terhadap isu lingkungan, masyarakat adat, dan hak-hak warga Papua.

Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti berbagai persoalan yang dinilai berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, hak masyarakat adat, serta dampak pembangunan terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat lokal.

Sejumlah peserta menyampaikan pandangan kritis terkait pelaksanaan proyek pembangunan di Papua, khususnya yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka menilai masih terdapat ruang yang perlu diperkuat dalam aspek partisipasi masyarakat adat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Diskusi juga mengangkat kekhawatiran terhadap potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat persoalan lahan, sumber daya alam, dan perubahan tata ruang yang berdampak pada masyarakat adat.

Selain menjadi ruang pertukaran gagasan, forum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat jaringan komunikasi antarorganisasi mahasiswa Papua yang berada di Makassar.

Meski berlangsung hingga malam hari, kegiatan berjalan aman dan kondusif tanpa adanya penyampaian agenda aksi lanjutan secara terbuka.

Secara umum, forum tersebut lebih banyak diwarnai penyampaian pandangan, refleksi kritis, serta pembahasan isu-isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan yang berkembang di Papua.

Pengamat gerakan sosial menilai kegiatan diskusi semacam ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi kampus dan ruang akademik yang kerap digunakan mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan, termasuk isu pembangunan, lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat adat.

Meski demikian, berbagai pandangan yang muncul dalam forum tersebut diperkirakan akan terus berkembang melalui diskusi lanjutan maupun penyebaran informasi melalui media sosial dan ruang-ruang akademik lainnya. (***)