Breaking News: Kejaksaan Hari Ini Resmi Telusuri Dugaan Mafia Jabatan Kepsek Disdik Makassar

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar kini memasuki fase serius. Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar resmi memberi sinyal kuat mulai melakukan penelusuran terhadap polemik yang belakangan viral dan mengguncang dunia pendidikan.

Penegasan itu disampaikan langsung Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Makassar, Sulfikar, SH., MH., dalam hasil wawancara eksekutif bersama tim Matanusantara.co.id.

“Tim saat ini sudah mulai full baket, sementara melakukan penelusuran terkait informasi yang beredar,” ujarnya dengan nada tegas, Senin (06/07/2026).

Pernyataan tersebut menjadi alarm keras bahwa kasus yang sebelumnya hanya bergulir di ruang publik dan media sosial kini resmi masuk dalam radar serius aparat penegak hukum.

Tak hanya memastikan proses penelusuran awal telah berjalan, Sulfikar juga memberi sinyal bahwa langkah lanjutan masih terus dikembangkan oleh tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Makassar.

“Kami akan menginformasikan lebih lanjut, biarkan teman-teman kejaksaan bekerja terlebih dahulu,” tambahnya.

Sementara terkait agenda pemanggilan pihak-pihak yang disebut dalam video viral, Kasi Intelijen Kejari Makassar menegaskan tim masih membutuhkan tambahan bukti sebelum masuk pada tahapan berikutnya.

“Terkait dengan agenda pemanggilan setelah rampung pengumpulan pulbaket, apabila dibutuhkan maka akan melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait” tutupnya.

Meski disampaikan singkat, pernyataan resmi Kejari Makassar tersebut langsung memantik perhatian luas publik. Sebab untuk pertama kalinya institusi kejaksaan secara terbuka mengonfirmasi bahwa proses penelusuran telah berjalan dan tim sudah bergerak melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Sorotan publik terhadap kasus ini sebelumnya meledak usai viralnya video pengakuan seorang kepala sekolah definitif, Suryama Abek Deng Ratu S.Pd., M.Pd., berdurasi 6 menit 13 detik yang ramai beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, Suryama mengaku telah mengikuti seluruh tahapan resmi seleksi kepala sekolah definitif mulai dari uji kompetensi Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahapan Dinas Pendidikan, hingga wawancara di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Ada tiga kompetensi, semua 100 nilai kompetensi satu, 105 nilai kompetensi kedua, 95 nilai kompetensi ketiga 116. Itu saya masuk kategori level empat,” ungkapnya.

Namun pengakuan itu berubah menjadi sorotan besar setelah muncul dugaan adanya permintaan uang Rp30 juta demi memperoleh penempatan di sekolah besar dengan jumlah siswa lebih dari 500 orang.

“Pak Yunus bilang saya sudah lihat penempatanta, sekolah besar dengan siswa lebih 500,” katanya.

Tak lama kemudian, muncul pengakuan yang kini menjadi pusat perhatian publik.

“Pak Yunus bilang sama saya, ‘Bayarki 30 juta kalau mauki sekolah besar’,” beber Suryama.

Pernyataan tersebut memantik kemarahan publik karena dinilai mencoreng marwah dunia pendidikan dan membuka dugaan adanya praktik transaksi jabatan di sektor pendidikan Kota Makassar.

Tak hanya itu, Suryama juga mengaku diminta menghapus jejak komunikasi agar percakapan tersebut tidak terlacak.

“Dia bilang hapuski panggilanku Dinda. Saya hapus. Dia bilang lagi hapus juga screenshot-nya supaya seolah-olah kita tidak kenal,” ujarnya.

Nama lain bernama Syamsiah Ka’bah turut disebut dalam pengakuan tersebut. Menurut Suryama, Syamsiah juga disebut menerima dugaan permintaan uang dengan nominal yang sama.

“Dia bilang saya juga ditelepon, tapi saya dimintai 30,” ungkapnya.

Kini perhatian publik tertuju penuh pada langkah Kejaksaan Negeri Makassar, khususnya bidang intelijen dan pidana khusus yang mulai melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang.

Pegiat antikorupsi sekaligus praktisi hukum Muh. Syahban Munawir, SH., MH., atau yang akrab disapa Awhi, menilai aparat penegak hukum harus membongkar kasus tersebut secara terang-benderang apabila ingin memulihkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.

“Ini harus dibongkar secara terang. Jangan sampai dunia pendidikan dijadikan ladang transaksi jabatan. Kalau benar ada setoran untuk sekolah besar, maka sistem pendidikan sedang dalam kondisi darurat integritas,” tegasnya.

Desakan publik agar Kejari Makassar memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang namanya muncul dalam video viral terus menguat. Mulai dari dugaan aliran dana, komunikasi, hingga mekanisme penempatan kepala sekolah definitif kini menjadi perhatian masyarakat luas.

Sebab apabila dugaan itu benar terjadi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan kepala sekolah, melainkan masa depan integritas dunia pendidikan di Kota Makassar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam video viral tersebut belum memberikan klarifikasi resmi. Media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan dan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers. (***)