Tak Sekadar Administrasi, Sidang TPP Rutan Masamba Jadi Penjaga Hak dan Masa Depan Warga Binaan

MASAMBA, MATANUSANTARA — Di balik setiap usulan remisi dan program integrasi, terdapat proses panjang yang menentukan masa depan seorang warga binaan. Karena itu, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Masamba memastikan setiap hak yang diberikan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang membahas usulan Program Integrasi dan Remisi Umum bagi warga binaan, Rabu (29/7/2026).

Sidang yang berlangsung di Aula Rutan Masamba sejak pukul 10.00 Wita itu menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan modern yang menempatkan pembinaan sebagai fondasi utama sebelum warga binaan kembali ke tengah masyarakat.

Kegiatan dipimpin Ketua Tim TPP sekaligus Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Arman, S.H., dan dihadiri langsung Kepala Rutan Masamba, Syamsul Bahri, S.H., M.H., jajaran pejabat struktural, wali pemasyarakatan, asesor, staf pelayanan tahanan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palopo, Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan secara virtual, serta warga binaan peserta sidang.

Sidang secara resmi dibuka oleh Sekretaris TPP, Ryan Ardiyansah Pratama.

Sebanyak 58 warga binaan mengikuti proses penilaian dalam forum tersebut. Rinciannya, lima orang diusulkan memperoleh Program Integrasi yang terdiri dari empat usulan Pembebasan Bersyarat (PB) dan satu usulan Cuti Bersyarat (CB). Sementara 53 warga binaan lainnya mengikuti proses pengusulan Remisi Umum menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun, Sidang TPP bukan sekadar forum administratif.

Di dalamnya, setiap usulan dikaji melalui berbagai aspek, mulai dari perilaku selama menjalani masa pidana, kepatuhan terhadap tata tertib, keaktifan mengikuti program pembinaan, hasil asesmen, rekomendasi wali pemasyarakatan, hingga penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

Seluruh indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai sejauh mana warga binaan telah menunjukkan perubahan perilaku dan kesiapan untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

Dalam pembahasannya, Tim TPP menegaskan bahwa pengusulan Program Integrasi kini dilakukan lebih awal, yakni dua bulan sebelum warga binaan memenuhi syarat dua pertiga masa pidana sebagaimana diatur dalam kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan administrasi sekaligus memastikan hak warga binaan dapat diterima tepat waktu tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Palopo turut memberikan penguatan terkait pentingnya peran keluarga dalam proses reintegrasi sosial. Penjamin yang diajukan diharapkan berasal dari keluarga inti agar proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan setelah bebas dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan mengingatkan seluruh petugas agar senantiasa menjaga integritas dan ketelitian dalam melakukan verifikasi setiap usulan hak warga binaan.

Ketepatan administrasi dan validitas data menjadi aspek yang tidak bisa ditawar dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional dan bebas dari penyimpangan.

Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIB Masamba, Syamsul Bahri, dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh layanan pemasyarakatan, termasuk pengurusan remisi maupun program integrasi, diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apa pun.

Menurutnya, hak warga binaan tidak dapat diperjualbelikan dan hanya diberikan kepada mereka yang telah memenuhi seluruh syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya tegaskan kembali, seluruh pelayanan di Rutan Masamba tidak dipungut biaya apa pun. Hak warga binaan, baik remisi maupun program integrasi, akan kami berikan apabila seluruh persyaratan dan kewajiban yang ditentukan telah dipenuhi. Jangan percaya jika ada pihak yang mengatasnamakan petugas dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun,” tegas Syamsul Bahri.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan kuat bahwa reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada peningkatan layanan, tetapi juga pada penguatan integritas dan pencegahan praktik-praktik penyimpangan.

Bagi Rutan Masamba, pemenuhan hak warga binaan bukan sekadar kewajiban administratif negara, melainkan bagian dari proses pembinaan yang bertujuan membentuk individu yang lebih bertanggung jawab, produktif, dan siap kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Sidang TPP yang berlangsung tertib, kondusif, dan interaktif itu menjadi cerminan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini terus bergerak menuju tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Melalui forum tersebut, Rutan Kelas IIB Masamba kembali menegaskan perannya sebagai institusi pembinaan yang tidak hanya menjalankan fungsi pemidanaan, tetapi juga memastikan setiap warga binaan memperoleh kesempatan yang adil untuk memperbaiki diri dan menata masa depannya. (***)