Ini Klarifikasi Samsuddin Soal Pemberitaan Dikonfirmasi Dugaan Sunat Kupon BBM Tamalate: “Bulan Juli Dipotong 3 Kupon”

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Menanggapi pemberitaan Matanusantara.co.id tertanggal 8 Agustus 2026 dengan judul “Ada Apa? Dikonfirmasi Soal Dugaan Sunat Kupon BBM, Samsuddin Pilih Ajak Bertemu di Kantor, Sumber: ‘Bulan Juli Dipotong 3 Kupon’”, perlu disampaikan klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, objektif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Kami menghormati kerja jurnalistik serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun demikian, pemberitaan mengenai dugaan pemotongan kupon BBM perlu diluruskan karena mekanisme distribusi BBM armada kebersihan telah dilaksanakan berdasarkan administrasi, kebutuhan operasional, kondisi kendaraan, serta ketentuan yang berlaku.

Bukan Pemotongan, Melainkan Penyesuaian/Pengalihan Alokasi

Perlu ditegaskan bahwa tidak pernah dilakukan pemotongan kupon BBM untuk kepentingan pribadi maupun untuk mengambil hak para petugas kebersihan.

Apabila terdapat perbedaan jumlah kupon yang diterima oleh armada pada periode tertentu, hal tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pemotongan. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kondisi operasional armada, termasuk adanya kendaraan yang mengalami kerusakan atau tidak beroperasi.

Dalam kondisi demikian, alokasi BBM yang tidak dapat digunakan oleh kendaraan yang mengalami gangguan operasional dapat dilakukan penyesuaian atau pengalihan kepada armada lain yang masih aktif dan membutuhkan BBM untuk menjalankan pelayanan kebersihan.

Dengan demikian, angka selisih kupon sebagaimana disebutkan oleh sumber dalam pemberitaan tidak dapat langsung dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi “sunat” atau pemotongan kupon, karena harus terlebih dahulu dilihat keseluruhan dokumen administrasi, daftar armada, kondisi kendaraan, jadwal operasional, serta bukti distribusi dan penggunaan BBM.

Seluruh Proses Dilaksanakan Secara Administratif

Mekanisme distribusi BBM tidak dilakukan secara sepihak. Terdapat pencatatan dan administrasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan distribusi.

Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang mempertanyakan jumlah kupon yang diterima, kami siap memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen administrasi yang tersedia, sehingga persoalan ini dapat dilihat berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi atau informasi dari sumber yang identitasnya tidak diketahui publik.

Kami juga terbuka apabila Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, maupun aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atau audit terhadap seluruh proses distribusi BBM. Kami siap memberikan dokumen dan keterangan yang diperlukan sesuai kewenangan masing-masing.

Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kami tidak menghindari proses pemeriksaan. Sebaliknya, kami mendukung setiap upaya pemeriksaan yang dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai Klarifikasi kepada Media

Terkait pernyataan bahwa ketika dikonfirmasi saya memilih mengajak wartawan bertemu di kantor, hal tersebut bukan berarti menghindari pertanyaan ataupun menolak memberikan klarifikasi.

Ajakan bertemu di kantor dimaksudkan agar penjelasan dapat diberikan secara lengkap dengan melihat dokumen dan data administrasi yang berkaitan dengan distribusi BBM. Dengan demikian, klarifikasi tidak hanya berdasarkan ingatan atau pernyataan lisan, tetapi dapat disertai dengan data pendukung.

Terlebih lagi, ketika proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang sedang berjalan, tentu setiap keterangan harus disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan informasi yang keliru atau bertentangan dengan proses pemeriksaan.

Meminta Pemberitaan Berimbang

Kami menghargai hak media untuk melakukan kontrol sosial. Namun, kami juga berharap pemberitaan dilakukan secara berimbang dengan memberikan ruang yang proporsional kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan fakta dan penjelasan.

Pemberitaan yang menggunakan istilah seperti “sunat kupon” atau “pemotongan” berpotensi membentuk persepsi publik seolah-olah telah terjadi penyalahgunaan sebelum terdapat hasil pemeriksaan atau audit yang menyatakan demikian.

Bahkan dalam pemberitaan tersebut dinyatakan sendiri bahwa belum terdapat hasil audit resmi yang memastikan kebenaran klaim sumber maupun bantahan pihak Kecamatan Tamalate.

Karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk menunggu hasil pemeriksaan resmi dan tidak membuat kesimpulan sebelum seluruh fakta dan dokumen diperiksa oleh pihak yang berwenang.

Komitmen terhadap Transparansi dan Pelayanan Publik

Kami memastikan bahwa pengelolaan BBM untuk mendukung operasional armada kebersihan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

Prinsip yang kami pegang adalah tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya kesalahan administrasi ataupun pelanggaran, tentu hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Namun apabila pemeriksaan membuktikan bahwa distribusi BBM telah dilaksanakan sesuai prosedur, maka fakta tersebut juga harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Kami tidak keberatan dikritik dan tidak alergi terhadap pemeriksaan. Yang kami minta adalah agar kritik dan pemberitaan didasarkan pada data, fakta, serta proses verifikasi yang objektif.

Demikian klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan hak jawab atas pemberitaan yang telah beredar. Kami berharap masyarakat tidak menerima informasi secara sepihak, tetapi memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya.

Transparansi bukan sekadar berbicara, tetapi berani membuka data. Akuntabilitas bukan sekadar membantah, tetapi siap diperiksa.

Sumber: Samsuddin T. Kasi Kebersihan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Sebelumnya diberitakan, Dugaan pemotongan kupon bahan bakar minyak (BBM) bagi armada kebersihan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, kembali mencuat. Meski telah berulang kali menjadi sorotan publik dan viral melalui berbagai pemberitaan media online, sejumlah sumber menyebut praktik tersebut masih berlangsung hingga distribusi kupon bulan Juli 2026.

Informasi itu diperoleh Matanusantara.co.id dari sejumlah sumber yang mengaku mengetahui langsung mekanisme pembagian kupon BBM kepada sopir truk sampah maupun pengemudi armada Viar di wilayah Kecamatan Tamalate.

Salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa dugaan pengurangan kupon BBM kembali terjadi pada distribusi bulan Juli 2026.

“Praktik pemotongan di Kecamatan Tamalate tetap berlangsung meski sudah diviralkan lewat berita Matanusantara,” ujar sumber tersebut saat dihubungi, Jumat malam (7/8/2026).

Menurutnya, jumlah kupon yang diterima para petugas tidak sesuai dengan alokasi yang semestinya mereka peroleh berdasarkan jumlah hari operasional.

“Kalau lebih tanggal yang dipotong tiga per sopir. Jadi kalau tanggal di kalender 31, sopir sampah harusnya terima 31 lembar kupon dan Viar 16 lembar, tapi mereka hanya menerima sebanyak 28 dan 13,” bebernya.

Apabila keterangan tersebut benar, maka dugaan selisih kupon BBM yang selama ini dipersoalkan para petugas kebersihan disebut masih berlanjut hingga distribusi Juli 2026.

Keterangan serupa juga disampaikan sumber lain berinisial W. Ia mengaku tidak terkejut jika dugaan pemotongan kupon BBM kembali mencuat karena persoalan tersebut disebut telah berlangsung cukup lama.

“Menurut informasi, bukan kali pertamanya diviralkan terkait praktik pemotongan ini. Hingga saat ini belum ada wartawan yang berhasil menumbangkan atau memberhentikan praktik itu,” kata W kepada Matanusantara.co.id, Sabtu (8/8/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim redaksi melakukan konfirmasi kepada Kepala Seksi (Kasi) Kebersihan Kecamatan Tamalate, Samsuddin T.

Saat dihubungi, Samsuddin mengaku sedang berada di Kabupaten Bulukumba dan tengah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat serta Polda Sulawesi Selatan.

“Saya di Bulukumba pak, sementara pemeriksaan di Inspektorat dan Polda,” singkatnya.

Samsuddin juga menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan klarifikasi terkait persoalan BBM melalui kanal Informasi Kota Makassar.

“Terkait BBM jadi sementara ini pemeriksaan pak dan saya sudah klarifikasi di Info Kota Makassar,” ungkapnya.

Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai informasi dugaan pemotongan tiga kupon pada distribusi Juli 2026, Samsuddin tidak memberikan tanggapan secara langsung. Ia justru mengajak tim redaksi untuk bertemu di kantor.

“Maaf saya sementara jalan dulu pak, nanti hari Senin kalau ada waktu ketemu di kantor camat,” tutupnya.