MAKASSAR, MATANUSANTARA –Laporan Inspektur Jenderal Kementerian PKP (Itjen Kementerian PKP) , Heri Jerman resmi masuk di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), pada hari Selasa 27 Mei 2025.
Untuk diketahui laporan tersebut atas dugaan korupsi di lingkup Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (BP3KP Sulawesi III).
Pejabat Bandara Hasanuddin Maros, Diperiksa Maraton, Kejati Sulsel Cium Aroma Korupsi
Informasi laporan tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi SH, MH saat dikonfirmasi oleh awak media
“Iya betul laporan langsung ditindaklanjuti dan segera dilakukan penerbitan Surat Perintah Penyelidikan,” ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa, (27/05/2025)
Ternyata Pintu Masuk Jaksa Menaikan Status Dugaan Korupsi KONI Makassar ke Penyidikan
Sementara Itjen Kementerian PKP, Heri Jerman menjelaskan bahwa pelaporannya ke Kejati Sulsel oleh pihaknya sebagai wujud komitmen Menteri PKP Maruarar Sirait untuk menciptakan kementerian yang bersih, bebas dari korupsi dan juga sekaligus melaksanakan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto agar tidak boleh lagi ada segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara.
“Sehingga perlu tindakan yang tegas terhadap oknum-oknum yang telah melakukan korupsi,” kata Heri.
Hery juga menyebutkan, dugaan korupsi yang dilaporkannya ke Kejati Sulsel adalah terkait penyalahgunaan keuangan negara sebesar Rp1. 115.756.852 yang dilakukan oleh mantan Kepala BP3KP Sulawesi III, inisial II dan kawan-kawannya.
Adapun modus inisial II beserta kawannya, kata Heri, pertama membuat laporan perjalanan dinas fiktif pada periode 2022-2023 dengan modus sewa kendaraan yang ia lakukan bersama-sama dengan bendahara.
Untuk diketahui perbuatan mereka yang dilaporkan oleh Hery, diduga merugikan negara sebesar Rp914.051.662,00.
Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Ditangani Kejati Sulsel, Soetarmi : Kita Tunggu Saja
Selanjutnya, yang kedua kata Heri, terkait dugaan korupsi dan kolusi dalam pengadaan DED (Detail Engineering Design) sebesar Rp201.705.190.
Dimana modusnya, kata Hery, seluruh paket yang tepatnya terdiri dari 7 paket pekerjaan telah selesai dilaksanakan pada Oktober 2022, sementara penandatanganan kontraknya baru dilaksanakan pada November 2022.
“Paket pekerjaan tersebut dipecah jadi 5 paket yang seharusnya dikerjakan 5 penyedia jasa namun kenyataannya dikerjakan oleh 1 orang yaitu inisial HM yang merupakan kolega saudara inisial II,” ungkap Heri.
Soetarmi Ingatkan ke Seluruh Pejabat Pemkot Makassar, Solusi Cegah Korupsi Tanamkan Budaya Siri
Dari kedua laporan dugaan korupsi yang dilaporkannya tersebut, Heri menyebutkan total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan senilai Rp1.115.756.852.
Pelaporan dugaan korupsi ini merupakan yang ke empat kalinya dilakukan oleh Heri Jerman dalam waktu 4 bulan dirinya menjabat Irjen Kementerian PKP.
Aktivis Anti Korupsi Desak Jaksa Tuntaskan Kasus Dugaan korupsi KONI Makassar
Sebelumnya, kasus pertama yang dilaporkan dugaan korupsi pembangunan rumah khusus di Maluku dengan kerugian negara Rp.2,8 milliar. Kedua, kasus rumah susun untuk Pejuang Eks Timor Timur TA 2022-2024 yang nilai proyeknya sebesar Rp430 milliar lebih serta ketiga terkait dengan kasus dugaan korupsi BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kabupaten Sumenep TA 2024 sebesar Rp109 miliar.
