Dana Haji Plus Rp250 Juta Belum Kembali, Jemaah Dua Kali Gagal Berangkat Polisikan Owner Travel Safa Marwah

MAROS, MATANUSANTARA — Persoalan pengembalian dana calon jemaah Haji Plus yang tak kunjung tuntas akhirnya menyeret pemilik biro perjalanan Safa Marwah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), ke ranah hukum. Dua Jemaah yang menjadi korban bernama Suriani dan Sukina Dg Siang, resmi melaporkan pihak travel tersebut ke Polres Maros, Kamis (5/11/2026), setelah sisa dana sekitar Rp250 juta yang dijanjikan akan dikembalikan tidak kunjung terealisasi.

Laporan tersebut menjadi buntut dari dua kali kegagalan keberangkatan jemaah ke Tanah Suci, disertai persoalan penggunaan dokumen visa yang dipersoalkan korban serta tidak terpenuhinya kesepakatan pengembalian dana sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan ini bermula pada 2024 ketika para korban bersama keluarga mendaftarkan diri melalui program Haji Plus yang ditawarkan Travel Safa Marwah. Saat itu, pihak travel disebut menjanjikan keberangkatan pada 2025 dengan biaya sekitar Rp190 juta per jemaah.

Namun, menjelang jadwal keberangkatan, calon jemaah kembali diminta membayar biaya tambahan sebesar Rp60 juta per orang. Dengan demikian, total dana yang disetorkan mencapai sekitar Rp250 juta per jemaah.

Persoalan mulai mencuat ketika rombongan tersebut gagal diberangkatkan ke Tanah Suci. Dalam rangkaian perjalanan yang telah dipersiapkan, para jemaah justru mendapati dokumen visa yang diberikan pihak travel merupakan visa kerja, bukan visa haji sebagaimana program yang sebelumnya dijanjikan.

Akibatnya, puluhan jemaah yang tergabung dalam rombongan tersebut gagal melanjutkan perjalanan ibadah haji dan akhirnya dipulangkan ke Makassar.

Setelah kejadian itu, para jemaah berupaya mencari penyelesaian melalui sejumlah pertemuan dengan pihak travel. Dalam pertemuan pada 2025, pihak Safa Marwah disebut kembali menjanjikan keberangkatan pada musim haji 2026 dengan komitmen penggunaan visa haji.

Namun, harapan untuk menunaikan ibadah haji kembali kandas. Janji keberangkatan kedua tersebut juga tidak terealisasi.

Para korban kemudian menggelar pertemuan lanjutan pada Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat membatalkan rencana keberangkatan dan meminta seluruh dana yang telah disetorkan dikembalikan.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertulis bermeterai yang dibuat oleh pihak Travel Safa Marwah. Dalam dokumen itu, pihak travel disebut menyanggupi pengembalian seluruh dana dalam jangka waktu dua bulan sejak surat ditandatangani, dengan batas waktu paling lambat 30 Oktober 2026.

Akan tetapi, hingga melewati tenggat waktu tersebut, pengembalian dana belum sepenuhnya terealisasi. Para korban juga mengaku kesulitan memperoleh kepastian mengenai penyelesaian kewajiban pihak travel.

Kondisi inilah yang akhirnya mendorong Suriani dan Sukina Dg Siang, didampingi kuasa hukum Muh Syahban Munawir sapaan akrab Awie, membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Saat diwawancarai, Awie membenarkan bahwa pihaknya telah resmi melaporkan Travel Safa Marwah atas dugaan penipuan dan penelantaran jemaah.

“Kami resmi melaporkan Travel Safa Marwah. Klien kami, Saudari Suriani dan Ibu Sukina, mengalami kerugian materiil karena tidak diberangkatkan haji sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak travel,” ujarnya kepada media ini, Jumat (06/11/2026).

Awie menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan serta dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

“Kami resmi membuat laporan polisi terkait dugaan penipuan dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, khususnya ketentuan Pasal 118 mengenai PIHK yang dilarang lalai atau sengaja melakukan tindakan yang berakibat jemaah haji khusus gagal berangkat ke Tanah Suci, telantar selama perjalanan atau di Arab Saudi, maupun gagal dipulangkan kembali ke Tanah Air,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Awie membeberkan bahwa total dana yang telah disetorkan kedua korban mencapai sekitar Rp490 juta. Dari jumlah tersebut, pihak travel baru mengembalikan sekitar Rp240 juta.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp250 juta yang belum diterima kedua korban.

Menurutnya, kewajiban pengembalian sisa dana tersebut juga telah dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh pemilik Travel Safa Marwah.

“Korban meminta agar seluruh dana yang telah disetorkan kepada Travel Safa Marwah dikembalikan sepenuhnya. Meskipun sebagian dana sebesar Rp240 juta telah dikembalikan, masih terdapat sisa sekitar Rp250 juta yang belum diterima korban. Hal ini berdasarkan surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh pemilik travel,” jelasnya.

Awie menegaskan, sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi. Dalam proses itu, pihak travel disebut menyatakan kesediaan mengembalikan sisa dana sebesar Rp250 juta paling lambat 30 Oktober 2026.

“Sebelum kami melakukan pelaporan resmi, klien kami telah melakukan mediasi. Pihak Safa Marwah sendiri yang membuat pernyataan akan mengembalikan sisa dana yang telah disetorkan sebesar Rp250 juta sebelum tanggal 30 Oktober 2026,” katanya.

Namun, komitmen tersebut kembali tidak terealisasi setelah batas waktu yang disepakati berakhir.

“Setelah tiba waktu jatuh tempo, pihak Travel Safa Marwah sudah tidak dapat lagi dihubungi dan tidak ada kepastian mengenai pengembalian dana. Oleh karena itu, kami mengambil langkah hukum dengan melaporkan persoalan ini ke kepolisian,” tambahnya.

Selain meminta pengembalian seluruh dana, pihak korban berharap Polres Maros menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan mengusut dugaan pelanggaran hukum yang disampaikan.

Awie juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat memilih penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah, terutama dengan memastikan legalitas serta izin operasional biro perjalanan sebelum melakukan pembayaran.

“Telitilah saat memilih penyelenggara travel haji dan umrah, apalagi jika travel tersebut belum memiliki legalitas yang jelas. Sampai saat ini, berdasarkan penelusuran dan informasi yang kami miliki, Travel Safa Marwah disebut tidak memiliki izin dari kementerian yang menaungi penyelenggaraan haji dan umrah,” pesannya.

Perkara ini kini menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut, mulai dari legalitas penyelenggara, penggunaan dokumen visa, mekanisme pengelolaan dana jemaah, hingga realisasi kewajiban pengembalian uang yang telah dituangkan dalam surat pernyataan.

Bagi kedua korban, persoalan tersebut bukan lagi sebatas kegagalan menunaikan ibadah haji sesuai jadwal. Hak atas sisa dana sekitar Rp250 juta kini turut diperjuangkan melalui jalur hukum.

Publik menantikan langkah Polres Maros dalam menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk mengungkap duduk perkara dan memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam rangkaian peristiwa yang dialami para calon jemaah.

Hingga berita ini disusun, keterangan atau klarifikasi dari pihak Travel Safa Marwah belum tercantum dalam bahan pemberitaan. Hak jawab dan ruang klarifikasi tetap terbuka demi menjaga prinsip keberimbangan serta asas praduga tak bersalah. (***).