Lebih dari Rp48 Miliar Pajak Rakyat Disorot! GNPK Desak Kejati Bongkar Aktor Dua Proyek Smart Sulsel

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Lebih dari Rp48 miliar anggaran negara dalam dua proyek digitalisasi pendidikan di Sulawesi Selatan kini menjadi sorotan. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Pusat mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) membongkar seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi proyek Smart Library dan Smart Controlling di lingkungan Dinas Pendidikan Sulsel.

Desakan tersebut tidak hanya menyasar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, tetapi juga mengarah pada proses perencanaan hingga penganggaran. GNPK meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterkaitan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sulawesi Selatan dengan penganggaran maupun pelaksanaan kedua proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wakil Ketua GNPK Pusat, Ramzah Thabraman, menilai penanganan kedua perkara harus segera menunjukkan perkembangan konkret. Ia meminta penyidik tidak membiarkan proses hukum berlarut-larut tanpa kejelasan mengenai pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan anggaran.

“Kami minta Kejati tegas. Jangan ada tebang pilih. Seret semua pejabat dan mantan pejabat yang terlibat di dalam dua proyek Smart tersebut,” kata Ramzah, dikutip media ini, Rabu (11/11/2026).

Menurut GNPK, pengusutan perkara tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan pelaksana kegiatan atau pihak penyedia barang dan jasa. Seluruh mata rantai proyek harus dibongkar, mulai dari penyusunan kebutuhan, perencanaan teknis, pengusulan anggaran, proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Sorotan khusus juga diarahkan pada dugaan keterkaitan pokir anggota DPRD Sulsel dengan munculnya program maupun alokasi anggaran kedua proyek tersebut. Ramzah meminta aspek itu didalami secara serius untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan.

Dari sisi nilai anggaran, kedua proyek tersebut memiliki skala yang tidak kecil. Smart Controlling System tahun anggaran 2024 merupakan pengadaan kamera pengawas atau CCTV berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI) beserta sistem pemantauan yang diperuntukkan bagi 106 SMA dan SMK. Nilai kontraknya mencapai Rp28,06 miliar.

Sementara itu, proyek Smart and Bookless Library pada Dinas Pendidikan Sulsel tahun anggaran 2022 memiliki nilai anggaran lebih dari Rp20 miliar. Proyek perpustakaan digital tersebut juga menjadi objek penyidikan karena diduga bermasalah dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan.

Besarnya nilai kedua proyek tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Apakah seluruh fasilitas dan sistem yang diadakan benar-benar sesuai dengan spesifikasi kontrak? Apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh sekolah penerima? Dan apakah seluruh tahapan pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dijawab melalui proses penyidikan secara transparan dan berdasarkan alat bukti.

Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, sebelumnya menyatakan bahwa penyidikan perkara Smart Library dan Smart Controlling dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 20 Oktober 2026.

Dalam penanganan kedua perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan penggelembungan harga (*mark-up*) serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan nomenklatur resmi.

Perkembangan penanganan perkara itu disampaikan Syarifuddin dalam konferensi pers di Kantor Kejati Sulsel, Senin (2/11/2026).

Saat itu, Kajati didampingi Asisten Intelijen Ferizal, Asisten Tindak Pidana Khusus Douglas Pamino Nainggolan, Kepala Seksi Penerangan Hukum Soetarmi, serta Kepala Seksi Penyidikan Idham.

Dimulainya penyidikan menjadi langkah penting untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam kedua proyek tersebut. Namun, publik masih menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang telah dimintai keterangan, serta hasil penelusuran terhadap penggunaan anggaran.

GNPK berharap Kejati Sulsel tidak tebang pilih dalam mengusut perkara tersebut. Apabila ditemukan bukti keterlibatan pejabat aktif, mantan pejabat, maupun pihak lain yang memiliki peran dalam penganggaran dan pelaksanaan proyek, seluruhnya harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Termasuk dugaan keterkaitan pokir anggota legislatif yang harus ditelusuri secara profesional tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Pada akhirnya, perkara Smart Library dan Smart Controlling bukan sekadar persoalan pengadaan teknologi pendidikan. Kasus ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Sulawesi Selatan.

Publik kini menunggu keberanian Kejati Sulsel mengurai seluruh mata rantai pengambilan keputusan di balik kedua proyek tersebut. Sebab, penegakan hukum yang berkeadilan tidak boleh berhenti pada pihak yang berada di lapangan, tetapi harus menjangkau siapa pun yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah. (*).