Heboh! Uang Pajak Rp14,69 Miliar Diduga Mengalir ke Perusahaan Raffi Ahmad, ICW Bongkar Lima Kejanggalan

JAKARTA, MATANUSANTARA –Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menekan berbagai sektor pelayanan publik, belanja jasa influencer senilai Rp14,69 miliar justru menjadi sorotan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap dua kementerian mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad, untuk sejumlah pekerjaan publikasi dan promosi digital sepanjang 2024 hingga 2026.

Berdasarkan informasi yang dilangsir melalui unggahan ICW di media sosial (Medsos) aplikasi X (Twitter), pada Senin 09 November 2026. Nilainya bukan angka kecil. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan pemerintah pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total kontrak yang teridentifikasi mencapai Rp14.696.955.002.

Pengadaan tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui lima paket pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui tiga paket sepanjang 2025–2026.

Pekerjaan yang dibiayai menggunakan anggaran negara itu mencakup penayangan video melalui kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, hingga pengadaan jasa menghadirkan figur publik dalam sejumlah kegiatan kementerian.

Dalam rincian yang disampaikan ICW, pengadaan jasa influencer oleh KKP menjadi bagian terbesar dari keseluruhan nilai kontrak.

Sepanjang 2025, KKP mengontrak dua paket jasa influencer dengan nilai masing-masing Rp3,6 miliar. Pada 2026, kementerian tersebut kembali mengadakan satu paket senilai Rp3,6 miliar.

Dengan demikian, total kontrak KKP kepada PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp10,8 miliar selama dua tahun.

Sementara itu, Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket pada 2024. Paket tersebut meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, serta kegiatan menghadirkan figur publik.

Salah satu komponen yang menjadi sorotan adalah pengadaan kehadiran figur dalam acara dengan nilai Rp2.521.329.200. Selain itu, biaya penayangan Instagram Story pada akun @raffinagita1717 disebut mencapai Rp575.655.000.

Besarnya nilai tersebut menjadi perhatian ICW karena manfaat dan dampak dari setiap pekerjaan dinilai perlu dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Persoalan semakin menarik ketika struktur kepemilikan perusahaan penerima kontrak ditelusuri.

Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli melalui laporan berjudul Gurita Bisnis Raffi Ahmad: Ditopang Keluarga Presiden, Bos Nikel, hingga Petinggi Partai Golkar, PT Rans Entertainment Indonesia tercatat menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.

Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Ia juga memiliki 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.

Di sisi lain, Raffi Ahmad merupakan pejabat publik. Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

ICW kemudian menyoroti fakta bahwa setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.

Rangkaian fakta ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pencegahan konflik kepentingan dalam pengadaan pemerintah, terutama ketika seorang pejabat publik memiliki kepentingan dalam perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian pada periode pemerintahan yang sama.

Namun, hubungan kepemilikan dan penerimaan kontrak pemerintah tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Persoalan ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap proses pengadaan, pengambilan keputusan, serta mekanisme pengelolaan konflik kepentingan.

Dalam kajiannya, ICW mengidentifikasi lima persoalan utama.

Pertama, inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.

Instruksi tersebut meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

Namun, ICW menilai belanja jasa influencer masih menunjukkan angka yang signifikan.

KKP justru mengalokasikan Rp7,2 miliar untuk dua paket jasa influencer pada 2025 dan kembali mengadakan paket senilai Rp3,6 miliar pada 2026.

Di saat yang sama, pagu transfer ke daerah pada 2026 dipangkas menjadi Rp693 triliun. Angka tersebut berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

ICW juga menyoroti kebijakan pemotongan dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 yang dikaitkan dengan pembiayaan pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kondisi fiskal daerah semakin memprihatinkan setelah Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 90 persen dari 546 daerah memiliki kapasitas fiskal sangat rendah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan disebut berencana melepas 9.000 dari total 12.000 pegawai PPPK.

Ironisnya, menurut perbandingan ICW, biaya penayangan Instagram Story pada akun @raffinagita1717 yang mencapai Rp575,7 juta lebih besar dibandingkan alokasi dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026.

Dari total pagu dana desa sebesar Rp60,57 triliun, sekitar 58,03 persen dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kondisi tersebut menyebabkan rata-rata desa diperkirakan hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.

Kedua, ICW mempertanyakan urgensi pengadaan jasa influencer ketika kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri.

Kemendikbudristek mempunyai Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. KKP juga memiliki Biro Hubungan Masyarakat.

Seluruh unit tersebut didukung pegawai, fasilitas, serta anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan kementerian masih harus membeli jasa influencer dengan nilai miliaran rupiah.

ICW menilai manfaat dan dampak pengadaan tersebut belum dapat diukur secara jelas dan terbuka.

Terlebih, untuk menilai apakah anggaran sebesar itu benar-benar memberikan hasil, pemerintah perlu membuka kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, bukti pekerjaan, serta indikator keberhasilan pengadaan.

Tanpa dokumen tersebut, masyarakat sulit mengetahui kontribusi nyata belanja influencer terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah.

Ketiga, ICW menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu dan berpotensi membatasi persaingan usaha.

Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik.

Namun, nama paket secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Menurut ICW, spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan sejenis.

Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka.

Persoalan lain terlihat pada metode penetapan harga. Tiga komponen penayangan konten bahkan menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.

Selain itu, tiga paket KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

ICW mempertanyakan dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode perhitungan harga, serta kewajaran nilai kontrak tersebut.

Keempat, ICW mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan anggaran negara untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer.

Penggunaan jasa influencer perlu dipastikan tidak berubah menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah yang dibiayai menggunakan uang pajak masyarakat.

Dalam siaran persnya, ICW turut menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.

Setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan usaha RANS.

ICW menilai popularitas figur publik tidak serta-merta mencerminkan kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan publik, menurut ICW, harus dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi menggunakan anggaran negara.

Dalam konteks tersebut, jabatan publik yang diemban Raffi Ahmad dan keterkaitan kepemilikan perusahaan penerima kontrak pemerintah menjadi persoalan yang patut mendapat penjelasan.

Kelima, ICW menilai pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan tugas dan fungsi kementerian serta sasaran strategis pembangunan.

Setiap pengadaan harus berangkat dari kebutuhan yang terukur dan mendukung target dalam Rencana Strategis (Renstra) kementerian maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam kasus ini, ICW menilai hubungan sejumlah paket penayangan konten media sosial dan kehadiran figur publik dengan tugas serta target kinerja kementerian belum terlihat jelas dari informasi pengadaan yang tersedia.

Atas lima persoalan tersebut, ICW menyampaikan sejumlah tuntutan.

Pertama, KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen pengadaan, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan.

Kedua, BPKP dan inspektorat kementerian diminta mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi *payment outside system*, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas fungsi instansi.

Ketiga, LKPP diminta mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.

Keempat, Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.

Kelima, Raffi Ahmad diminta membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Temuan ICW ini bukan sekadar persoalan belanja promosi digital. Nilai kontrak Rp14,69 miliar, keterkaitan kepemilikan perusahaan dengan pejabat publik, serta spesifikasi pengadaan yang dipersoalkan menjadi rangkaian persoalan yang membutuhkan keterbukaan.

Publik berhak mengetahui apakah seluruh paket tersebut benar-benar dibutuhkan, bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan, apakah harga yang dibayarkan wajar, dan apa hasil pekerjaan yang diterima kementerian.

Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana mekanisme pencegahan konflik kepentingan diterapkan ketika perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pejabat publik memperoleh kontrak pengadaan.

Hingga siaran pers ICW diterbitkan pada 9 November 2026, organisasi antikorupsi tersebut telah menyampaikan tuntutan keterbukaan dan audit terhadap seluruh pengadaan yang dipersoalkan.

Kini, penjelasan dari KKP, kementerian penerus Kemendikbudristek, LKPP, serta Raffi Ahmad menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.

Sebab, uang yang digunakan dalam pengadaan tersebut bukan milik pribadi pejabat ataupun kementerian. Setiap rupiah berasal dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. (**).