Diakui Menteri ATR, Polda Sulsel Sabet Pin Emas Berantas Mafia Tanah

JAKARTA, MATANUSANTARA — Komitmen pemberantasan mafia tanah di Sulawesi Selatan mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dianugerahi Pin Emas oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KBPN) atas kontribusi dalam mendukung pemberantasan mafia tanah dan penanganan tindak pidana pertanahan.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Hotel Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyematan Pin Emas sekaligus penyerahan piagam penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, didampingi Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto dan Jaksa Agung RI Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin.

Penganugerahan tersebut menempatkan Polda Sulsel sebagai salah satu institusi kepolisian daerah yang memperoleh apresiasi pemerintah pusat atas kontribusinya dalam menghadapi kejahatan pertanahan.

Di tengah kompleksitas persoalan agraria, praktik mafia tanah menjadi ancaman serius terhadap kepastian hukum, hak kepemilikan, serta perlindungan aset masyarakat. Modus penipuan, pemalsuan dokumen, hingga berbagai bentuk perbuatan melawan hukum kerap menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan lintas institusi.

Kepada media, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penghargaan Pin Emas tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh personel Satgas Mafia Tanah Polda Sulsel.

“Penghargaan Pin Emas ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Satgas Mafia Tanah Polda Sulsel. Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan komitmen dalam memberantas praktik mafia tanah,” ujarnya.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi jajaran Polda Sulsel untuk terus meningkatkan kualitas penanganan perkara pertanahan melalui penegakan hukum profesional, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait.

Ia menegaskan, pemberantasan mafia tanah bukan semata-mata persoalan penindakan terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga menyangkut perlindungan hak masyarakat yang berpotensi dirampas melalui praktik-praktik ilegal.

“Polda Sulsel berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dari berbagai kejahatan pertanahan, termasuk penipuan, pemalsuan dokumen, maupun tindakan melawan hukum lainnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi praktik mafia tanah,” tambahnya.

Dalam agenda nasional tersebut, Polda Sulsel tercatat sebagai satu dari 10 Polda penerima penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/Kepala BPN.

Sembilan Polda lainnya yakni Polda Riau, Polda Maluku, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Polda Lampung, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Utara.

Penganugerahan ini sekaligus menjadi momentum bagi Polda Sulsel untuk membuktikan bahwa penghargaan institusional harus berjalan seiring dengan hasil nyata penegakan hukum di lapangan.

Sebab, ukuran keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak berhenti pada penghargaan, tetapi juga pada kemampuan aparat mengungkap jaringan pelaku, menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu, serta memastikan hak masyarakat atas tanah terlindungi.

Publik tentu berharap capaian tersebut semakin memperkuat transparansi, profesionalisme, dan konsistensi penegakan hukum terhadap seluruh bentuk kejahatan pertanahan di Sulsel. (***).