PLN Sulselrabar Dikepung Protes, GAM Lempar Telur Busuk dan Desak GM Mundur

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Pemadaman listrik bergilir yang berkepanjangan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mulai memicu tekanan terbuka terhadap manajemen PLN. Tidak puas dengan penjelasan dan penyelesaian yang dinilai belum memberikan kepastian, puluhan mahasiswa dari Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) mendatangi Kantor PLN UID Sulselrabar di Jalan Hertasning, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Kamis (12/11/2026).

Kekecewaan massa bahkan diekspresikan melalui aksi pelemparan telur busuk ke dalam area kantor PLN. Situasi sempat memanas dan nyaris berujung benturan dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi.

Aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi biasa. GAM menyebutnya sebagai bentuk akumulasi kekecewaan setelah tiga kali melakukan aksi protes, sementara persoalan pemadaman listrik bergilir dinilai belum mendapatkan solusi konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan membentangkan spanduk bertuliskan “PLN Ingkar Janji: Sulselrabar Masih Gelap”, massa secara terbuka mempertanyakan keseriusan PLN UID Sulselrabar dalam menjawab persoalan pasokan listrik yang terus dikeluhkan pelanggan.

Panglima Besar GAM, Fajar Wasis, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tekanan terhadap PLN agar tidak terus membiarkan keresahan masyarakat tanpa kepastian penyelesaian.

“Ini sudah yang ketiga kalinya, tetapi hingga hari ini belum ada kejelasan terkait upaya yang dilakukan PLN Sulselrabar. Bahkan, belum ada solusi alternatif sebagai tindak lanjut untuk menjawab keresahan masyarakat. Terkait aksi pelemparan telur yang kami lakukan, hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap PLN Sulselrabar yang dinilai tidak mampu merespons keresahan masyarakat. Oleh karena itu, aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan sekaligus protes kami terhadap pemadaman listrik yang berkepanjangan,” jelasnya.

Dalam demonstrasi tersebut, GAM membawa tiga tuntutan yang langsung menyasar tanggung jawab penyelenggara layanan kelistrikan.

Pertama, mendesak PLN UID Sulselrabar segera menghentikan pemadaman listrik bergilir. Kedua, menuntut kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Ketiga, meminta General Manager (GM) PLN UID Sulselrabar mengundurkan diri dari jabatannya.

Desakan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dipersoalkan mahasiswa tidak lagi sebatas gangguan teknis kelistrikan. Mereka juga mempertanyakan kualitas pelayanan, transparansi penanganan krisis pasokan, serta pertanggungjawaban jajaran manajemen terhadap dampak yang dirasakan masyarakat.

Persoalan lain yang menjadi sorotan GAM ialah penggunaan fenomena El Niño sebagai salah satu faktor yang dikaitkan dengan keterbatasan pasokan listrik.

Fajar menilai kondisi cuaca dan berkurangnya ketersediaan air pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA) tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran atas pemadaman bergilir tanpa penjelasan menyeluruh mengenai kondisi sistem kelistrikan.

“Meskipun terdapat anggapan bahwa kondisi El Nino dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan pasokan listrik, alasan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran atas terjadinya pemadaman listrik secara bergilir. Hal ini mengingat sistem ketenagalistrikan tidak hanya bergantung pada pembangkit listrik tenaga air, tetapi juga didukung oleh berbagai jenis pembangkit lainnya,” Tegasnya.

Kritik tersebut menempatkan PLN pada persoalan yang lebih mendasar: sejauh mana kesiapan sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi dalam menjamin kontinuitas pasokan listrik ketika salah satu sumber energi mengalami keterbatasan?

Publik membutuhkan penjelasan berbasis data mengenai kondisi cadangan daya, kapasitas pembangkit yang beroperasi, gangguan teknis yang terjadi, hingga proyeksi pemulihan pasokan listrik di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

Di luar tuntutan penghentian pemadaman dan desakan pergantian pimpinan, tuntutan kompensasi yang disuarakan GAM juga patut menjadi perhatian.

Pasalnya, pelanggan tidak hanya membutuhkan pasokan listrik yang stabil, tetapi juga kepastian mengenai hak-haknya ketika pelayanan kelistrikan mengalami gangguan.

Dalam kerangka perlindungan konsumen ketenagalistrikan, persoalan kompensasi perlu dijelaskan secara transparan, termasuk indikator mutu pelayanan, mekanisme pengaduan, serta ketentuan pemberian pengurangan tagihan apabila memenuhi persyaratan regulasi.

Dengan demikian, persoalan pemadaman tidak semestinya berhenti pada penjelasan mengenai faktor penyebab. Harus ada pula keterbukaan mengenai langkah penanganan, target pemulihan, dan bentuk tanggung jawab terhadap pelanggan yang terdampak.

Hingga informasi dalam bahan pemberitaan ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari manajemen PLN UID Sulselrabar mengenai tuntutan GAM, termasuk penjelasan teknis terkait pemadaman dan mekanisme kompensasi yang dipersoalkan.

Ruang klarifikasi tersebut penting dibuka agar publik memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya bertumpu pada pernyataan pihak demonstran.

Sebab, ketika listrik menjadi kebutuhan vital masyarakat, keandalan pasokan bukan sekadar persoalan operasional perusahaan. Ia menyangkut kepentingan publik, keberlangsungan aktivitas ekonomi, kepastian pelayanan, dan kepercayaan pelanggan.

Kini, masyarakat menunggu jawaban yang lebih konkret dari PLN UID Sulselrabar. Bukan sekadar penjelasan mengenai mengapa listrik padam, melainkan kepastian kapan persoalan itu diselesaikan dan bagaimana hak pelanggan yang terdampak dipenuhi. (**).