Breaking News! Firli Bahuri Didatangi Penyidik Polda Metro Jaya di GOR, Penjelasan Polisi Bukan Ditangkap

JAKARTA, MATANUSANTARA -– Penanganan perkara dugaan pemerasan yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kembali menjadi sorotan. Setelah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi Firli saat sedang bermain bulutangkis di sebuah gelanggang olahraga (GOR), Rabu (11/11/2026) malam.

Kedatangan penyidik tersebut memunculkan perhatian publik terhadap kelanjutan perkara yang telah menetapkan Firli sebagai tersangka sejak November 2023. Namun, langkah penyidik itu bukan merupakan penangkapan ataupun upaya penjemputan paksa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedatangan tim penyidik merupakan tindak lanjut atas dua kali ketidakhadiran Firli dalam agenda pemeriksaan. Penyidik mendatangi lokasi untuk memastikan yang bersangkutan memenuhi kewajiban pemeriksaan dalam proses hukum yang masih berjalan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigadir Jenderal (Brigjen) Budi Hermanto, membenarkan kedatangan personel Ditreskrimsus tersebut.

“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangkat menindaklanjuti ketidakhadiran FB dalam dua kali pemanggilan pemeriksaan,” katanya melalui pesan singkat, dikutip media ini, Rabu (11/11/2026).

Meski demikian, kedatangan penyidik tidak berujung pada tindakan penangkapan. Firli disebut bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya yang akan dijadwalkan penyidik.

“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam rangka panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” ujar Budi.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hingga peristiwa itu berlangsung, Firli belum menjalani penahanan sebagaimana yang ramai dipertanyakan publik.

Di sisi lain, penasihat hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, membantah informasi yang menyebut kliennya telah ditangkap.

“Hoaks,” kata Ian singkat saat dikonfirmasi Republika.

Firli merupakan Ketua KPK periode 2019–2023. Sebelum memimpin lembaga antirasuah, ia merupakan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen).

Kariernya di KPK berakhir setelah Dewan Pengawas KPK menyatakan dirinya melakukan pelanggaran etik berat. Persoalan tersebut berkaitan dengan pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang ketika itu tengah berhadapan dengan proses hukum di KPK.

Pada 22 November 2023, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi terkait penanganan persoalan hukum di Kementerian Pertanian.

Kasus tersebut mencuat pada 2023 ketika Firli masih menjabat sebagai Ketua KPK. Perkara bermula dari laporan masyarakat pada 12 Agustus 2023 mengenai dugaan pemerasan dalam penanganan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan dan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan pada Oktober 2023.

Pada 26 Oktober 2023, penyidik menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Firli di kawasan Bekasi dan sebuah rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Rumah di Kertanegara turut menjadi sorotan karena keberadaannya dipersoalkan terkait pelaporan harta kekayaan Firli dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Polda Metro Jaya kemudian menetapkan Firli sebagai tersangka pada 22 November 2023. Ia dijerat dengan dugaan tindak pidana pemerasan atau penerimaan gratifikasi, hadiah maupun janji terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian.

Dalam proses penyidikan, polisi juga mengungkap penyitaan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen transaksi penukaran valuta asing dengan nilai sekitar Rp7 miliar.

Firli kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada 19 Desember 2023, hakim menolak permohonan tersebut sehingga penetapan tersangkanya tetap berlaku.

Persoalan Firli juga bergulir di Dewan Pengawas KPK. Pada 27 Desember 2023, Dewas menyatakan Firli terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku karena berhubungan dengan SYL yang perkaranya sedang ditangani KPK. Dewas menjatuhkan sanksi berupa permintaan agar Firli mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK.

Pada Juni 2024, nama Firli kembali disebut dalam persidangan perkara korupsi SYL. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian nonaktif, Kasdi Subagyono, memberikan kesaksian mengenai dugaan aliran uang Rp800 juta kepada Firli. Keterangan tersebut merupakan bagian dari fakta persidangan yang masih harus diuji dalam proses hukum.

Selanjutnya, pada Agustus 2024, Polda Metro Jaya meningkatkan penyidikan perkara terkait dugaan pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang KPK. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan hubungan langsung maupun tidak langsung Firli dengan SYL, termasuk pertemuan keduanya.

Hingga November 2024, perkara dugaan pemerasan yang menjerat Firli belum dilimpahkan ke pengadilan. Berkas perkara beberapa kali dikembalikan kejaksaan karena dinilai belum lengkap.

Perkembangan pada 11 November 2026 kembali menempatkan perkara ini dalam sorotan. Setelah dua kali mangkir, Firli didatangi penyidik di GOR, tetapi belum dilakukan penangkapan ataupun penahanan.

Kini, kepastian penyelesaian perkara menjadi ujian bagi profesionalitas penegakan hukum. Publik berhak mengetahui sejauh mana proses penyidikan berjalan dan kapan perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.

Penegakan hukum harus berjalan tanpa perlakuan istimewa, termasuk terhadap mantan pejabat tinggi lembaga negara yang pernah memiliki kewenangan besar dalam pemberantasan korupsi. (***).