MATANUSANTARA.CO.ID

Faktual, Tajam, Terpercaya

Pasca Perdamaian Owner dan Jemaah! Publik Desak APH dan Instansi Terkait Periksa Legalitas PT Safa Marwah: “Cegah Ada Korban Baru”

Keterangan : Ilustrasi calon jemaah Haji Plus dan desakan pemeriksaan legalitas PT Safa Marwah Tour and Travel pasca perdamaian dengan pihak jemaah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. (Dok/Spesial/Matanusantara/Chatgpt).

MAROS, MATANUSANTARA — Perdamaian antara pihak PT Safa Marwah Tour and Travel dengan dua calon jemaah Haji Plus, Suriani dan Sukina Dg. Siang, yang berujung pada pencabutan laporan di Polres Maros, tidak serta-merta menutup ruang evaluasi terhadap tata kelola penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus.

Pasca kesepakatan damai tersebut, perhatian publik justru diarahkan pada kejelasan legalitas perusahaan, hubungan kerja sama dengan pihak penyelenggara lain, serta mekanisme pemberangkatan jemaah.

Pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (APH) dan instansi berwenang dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha perjalanan ibadah tersebut berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan ini bermula ketika Suriani dan Sukina Dg. Siang mendaftar paket Haji Plus melalui PT Safa Marwah Tour and Travel pada 2024. Keduanya disebut telah melakukan pembayaran untuk mengikuti program pemberangkatan haji khusus.

Namun, rencana keberangkatan yang diharapkan terlaksana pada 2025 tidak berjalan sebagaimana yang dijanjikan. Persoalan kemudian berlanjut hingga rencana keberangkatan pada 2026 juga tidak terealisasi sesuai harapan kedua calon jemaah.

Dalam keterangannya, pihak jemaah sebelumnya juga mempersoalkan dokumen visa yang disebut bukan visa haji. Klaim tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen asli, termasuk memastikan pihak yang menerbitkan, mengurus, dan bertanggung jawab atas dokumen perjalanan tersebut.

Persoalan itu kemudian dilaporkan ke Polres Maros pada Kamis, 5 November 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan penelantaran calon jemaah haji.

Namun, proses tersebut berlanjut ke mediasi. Pada Senin, 9 November 2026, para pihak dikabarkan mencapai kesepakatan damai dan laporan resmi dicabut di Polres Maros.

Kuasa hukum pihak jemaah, Muh. Syahban Munawir atau yang dikenal dengan sapaan Awie, menyampaikan bahwa perdamaian menjadi langkah untuk menyelesaikan persoalan antara para pihak. Ia juga meminta masyarakat tidak memberikan stigma berlebihan terhadap perusahaan setelah tercapainya kesepakatan.

Menurut Awie, perusahaan perlu diberi ruang untuk memulihkan reputasi dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Meski demikian, penyelesaian secara kekeluargaan tidak boleh menghilangkan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Di sisi lain, aspek legalitas PT Safa Marwah Tour and Travel menjadi hal yang perlu dipastikan secara terbuka. Publik berhak mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), atau menjalankan kegiatan pemasaran dan pelayanan melalui kerja sama dengan PIHK lain yang memiliki izin resmi.

Nama PT Chaerunnisa Madinah Almakka (CMA) juga muncul dalam rangkaian informasi mengenai penyelenggaraan perjalanan jemaah.

Karena itu, hubungan hukum dan bentuk kerja sama antara PT Safa Marwah dengan CMA perlu diperjelas, termasuk siapa pihak yang secara resmi bertindak sebagai penyelenggara, menerima pendaftaran, mengelola administrasi, serta bertanggung jawab terhadap pelayanan jemaah.

Kejelasan tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab ketika muncul persoalan dalam proses pemberangkatan. Calon jemaah juga harus memperoleh informasi yang transparan mengenai identitas penyelenggara, status perizinan, program perjalanan, dokumen keberangkatan, dan kepastian layanan yang dijanjikan.

Pemeriksaan legalitas bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing instansi.

Aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti apabila terdapat dugaan tindak pidana yang didukung bukti. Sementara itu, instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah perlu memastikan status perizinan serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku.

Perlu ditegaskan, pencabutan laporan setelah perdamaian merupakan bagian dari penyelesaian antara para pihak. Namun, hal tersebut tidak otomatis menghapus kewenangan instansi terkait untuk melakukan pengawasan administratif apabila terdapat dasar dan kepentingan hukum untuk menindaklanjutinya.

Hingga naskah ini disusun, informasi mengenai status perizinan PT Safa Marwah, bentuk kerja sama dengan PT CMA, serta dokumen penyelenggaraan perjalanan jemaah masih memerlukan verifikasi langsung kepada pihak perusahaan dan instansi berwenang.

Redaksi Matanusantara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Safa Marwah Tour and Travel maupun pihak terkait lainnya. Setiap penjelasan dan dokumen resmi yang disampaikan akan menjadi bagian dari prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

Pada akhirnya, perdamaian patut dihormati sebagai kesepakatan para pihak. Namun, transparansi legalitas dan pengawasan penyelenggaraan ibadah tetap menjadi kepentingan publik. Langkah verifikasi sejak dini diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian sebelum mempercayakan perjalanan ibadahnya kepada suatu perusahaan.

Jangan sampai persoalan serupa kembali terjadi dan menimbulkan korban baru. (**).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini