MATANUSANTARA.CO.ID

Faktual, Tajam, Terpercaya

Wow!! Tersangka Penggasak Kartu Kredit Rp341 Juta Lolos dari Penuntutan Kejari Makassar

Keterangan :Jajaran Kejati Sulsel mengikuti ekspose perkara melalui konferensi video terkait permohonan penghentian penuntutan tersangka AR (33) dalam kasus dugaan pencurian kartu kredit senilai Rp341.958.000. Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin menyetujui penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice (RJ), Selasa (17/11/2026), setelah tersangka mengembalikan seluruh kerugian korban. (Dok/Spesial/Matanusantara/Chatgpt)

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Seorang pria berinisial AR (33) yang terseret kasus dugaan pencurian empat kartu kredit hingga mengakibatkan korban mengalami kerugian Rp341.958.000 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), berpeluang terhindar dari proses persidangan pidana. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menyetujui permohonan penghentian penuntutan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) setelah tersangka mengembalikan seluruh uang korban.

Persetujuan tersebut diberikan dalam ekspose perkara yang dipimpin langsung Kepala Kejati (Kajati) Sulsel, Muhammad Syarifuddin, Selasa (17/11/2026). Meski nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah, perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar itu memperoleh persetujuan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif setelah tersangka dan korban mencapai kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan keterangan resmi Kejati Sulsel, kasus tersebut bermula dari perkenalan AR dengan korban berinisial FR (32) melalui aplikasi jejaring sosial HeeSay. Dalam komunikasi awal, tersangka menggunakan identitas Agung Laksada sebelum meminta korban menjemputnya di Hotel Aston Makassar pada 11 Juli 2026.

Namun, pertemuan yang semula berlangsung biasa itu justru berujung pada dugaan tindak pidana pencurian. Ketika berada di dalam mobil korban, AR diduga memanfaatkan kelengahan FR untuk mengambil empat kartu kredit dari dompet yang diletakkan di atas tuas rem tangan kendaraan.

Setelah menguasai kartu kredit tersebut, tersangka disebut langsung bertolak menuju Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Di kota itu, AR diduga menggunakan kartu kredit korban untuk membeli dua unit iPhone 17 serta dua keping emas Antam dengan total berat mencapai 100 gram.

Tak berhenti pada pembelian barang bernilai tinggi, seluruh barang hasil transaksi tersebut kemudian diuangkan. Hasil penjualannya disebut digunakan tersangka untuk aktivitas trading atau saham serta membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

Akibat rangkaian perbuatan tersebut, korban harus menanggung kerugian materiil sebesar Rp341.958.000. AR kemudian diproses hukum dengan sangkaan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam perkembangan penanganan perkara, Kejari Makassar memfasilitasi pertemuan perdamaian antara tersangka dan korban di Baruga Adhyaksa pada 4 November 2026.

Melalui proses tersebut, AR menunjukkan kesediaan bertanggung jawab dengan mengembalikan seluruh kerugian korban secara tunai sebesar Rp341.958.000. Kesepakatan perdamaian itu kemudian menjadi salah satu dasar pengajuan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Ekspose perkara turut diikuti Kepala Kejari (Kajari) Makassar Andi Panca Sakti, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Fri Harmoko, serta Jaksa Fasilitator Yusnita.

Selain pemulihan kerugian, kejaksaan mempertimbangkan bahwa AR disebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi seorang istri serta dua anak yang masih kecil.

“Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian. Dikembalikannya kerugian diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula,” ujar Muhammad Syarifuddin.

Kajati Sulsel selanjutnya menyatakan bahwa permohonan penyelesaian perkara AR melalui mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan yang menjadi dasar pertimbangan kejaksaan.

Meski demikian, persetujuan Kejati Sulsel belum serta-merta berarti seluruh proses hukum telah selesai. Kejari Makassar masih diinstruksikan mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat sebelum pelaksanaan penghentian penuntutan dituntaskan sesuai ketentuan.

Di tengah persetujuan penyelesaian perkara pencurian bernilai ratusan juta rupiah tersebut, Muhammad Syarifuddin turut memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran kejaksaan agar penerapan keadilan restoratif tidak dijadikan celah untuk melakukan praktik transaksional.

“Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa, bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan,” tegas Muhammad Syarifuddin.

Peringatan tersebut menjadi penegasan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ harus didasarkan pada persyaratan hukum, kesepakatan sukarela para pihak, dan pemulihan kerugian korban, bukan kepentingan lain di luar ketentuan.

Persetujuan RJ dalam perkara AR sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap penerapan keadilan restoratif, khususnya menyangkut transparansi pertimbangan hukum, pemenuhan hak korban, dan konsistensi perlakuan terhadap tersangka dalam perkara serupa.

Sebab, pengembalian kerugian sebesar Rp341.958.000 bukan satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan. Seluruh persyaratan hukum serta prosedur penghentian penuntutan tetap harus dipenuhi agar keputusan tersebut memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga keterangan resmi Kejati Sulsel diterbitkan pada 18 November 2026, belum dijelaskan apakah Pengadilan Negeri setempat telah menerbitkan penetapan atas permohonan tersebut. Dengan demikian, status akhir penghentian penuntutan AR masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Redaksi Mata Nusantara tetap membuka ruang klarifikasi dan informasi lanjutan dari Kejati Sulsel, Kejari Makassar, maupun pihak terkait mengenai perkembangan penetapan pengadilan dan pelaksanaan penyelesaian perkara tersebut. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini