MATANUSANTARA.CO.ID

Faktual, Tajam, Terpercaya

Geger! Rekaman 52 Detik Diduga Bongkar Negosiasi Perkara di Polrestabes Makassar, Nama Oknum Penyidik Terseret

Keterangan : ILUSTRASI – Kolase gambar memperlihatkan gedung Polrestabes Makassar, tampilan panggilan WhatsApp, serta ilustrasi komunikasi antara oknum penyidik dan penghubung terkait dugaan tawar-menawar penyelesaian perkara pencemaran nama baik. Rekaman berdurasi 52 detik tersebut menyeret nama oknum penyidik berinisial ATA alias Tri, yang telah membantah dugaan tersebut saat dikonfirmasi awak media. (Ilustrasi AI/Matanusantara)

MAKASSAR, MATANUSANTARA – Dugaan praktik tawar-menawar dalam penanganan perkara pidana di lingkungan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Makassar mencuat ke publik. Sebuah video rekaman layar berdurasi 52 detik yang memperlihatkan komunikasi melalui panggilan telepon via WhatsApp diduga mengenai penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang menyeret nama seorang oknum penyidik berinisial ATA alias Tri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan, rekaman tersebut diduga memuat komunikasi antara seseorang yang disebut sebagai penyidik dan pihak penghubung dalam pengurusan laporan polisi.

Sumber menyebut percakapan itu berkaitan dengan upaya penyelesaian perkara dugaan pencemaran nama baik yang tengah ditangani aparat kepolisian.

“Video rekaman layar diduga kuat pembahasan penyelesaian kasus laporan polisi dugaan pencemaran nama baik,” ungkap sumber kepada matanusantara.co.id, Minggu dini hari (22/11/2026).

Dalam rekaman tersebut, seseorang yang disebut sebagai Tri, yang diduga oknum penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar, terdengar menyampaikan pesan kepada penghubung yang belum diketahui identitasnya agar memberitahukan kepada sejumlah pihak mengenai kemungkinan perkara tetap diproses.

Menariknya, percakapan itu disertai penyebutan nominal uang yang diduga berkaitan dengan pembahasan penyelesaian perkara.

“Eh begini, kasih tahu mi itu anak-anakka toh daripada diproses. kita pasti lanjut toh. masa begitu juga 500 nah ji,” demikian isi rekaman sebagaimana dikutip media ini, Minggu (22/11).

Pihak penghubung kemudian merespons, “Iya. Ku sampaikan pale dulu. Di,” kata penghubung.

Namun, komunikasi itu tidak berhenti sampai di situ. Dalam rekaman, oknum penyidik tersebut diduga menyampaikan bahwa dirinya akan membantu penghubung untuk menawar dari permintaan awal sebesar Rp10 juta.

“Kalau dua (‘Rp2jt’), kalau dikasih rata mungkin tak dua-duanya (‘Rp2Jt-Rp2jt’) toh, mungkin bisa ku kasih tahu lagi. Atau bagaimanakah. Yang penting saya minta kuranglah di bawahnya 10 (‘Rp10 Juta’) toh,” kata Tri dalam rekaman.

Tri, dalam rekaman komunikasi bersama penghubung, menyinggung kondisi di lingkungan kantornya di Polrestabes Makassar.

“Karena begini juga, Dinda. Mungkin juga kita pahami di sini juga di kantor toh,” ungkapnya.

Kalimat tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai maksud pembicaraan dan apakah terdapat keterkaitan antara nominal yang disebut dengan kewenangan penanganan perkara. Kendati demikian, rekaman singkat itu belum cukup untuk membuktikan adanya permintaan uang, penyerahan dana, ataupun kesepakatan penghentian proses hukum.

Menindaklanjuti informasi yang diperoleh, redaksi telah menghubungi Tri untuk meminta penjelasan langsung mengenai dugaan tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/11/2026), Tri membantah adanya praktik sebagaimana dipertanyakan wartawan. Ia bahkan meminta agar perkara yang dimaksud diperjelas melalui nomor laporan polisi.

“Tabe pak nda ada yang sperti itu pak, Harus jelas pak, Nomor LP-nya,” ujarnya saat dikonfirmasi Suaraham.com, dikutip media ini, Minggu (22/11).

Terlepas dari bantahan tersebut, rekaman yang beredar tetap memerlukan klarifikasi menyeluruh untuk memastikan apakah benar terdapat komunikasi yang tidak semestinya dalam penanganan perkara.

Pimpinan Satreskrim Polrestabes Makassar dan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) perlu dimintai tanggapan mengenai kemungkinan pemeriksaan internal, termasuk penelusuran identitas pembicara serta kesesuaian komunikasi tersebut dengan prosedur penyidikan.

Langkah pemeriksaan yang objektif diperlukan, baik untuk mengungkap dugaan penyimpangan apabila terbukti maupun melindungi aparat dari tuduhan yang tidak berdasar.

Persoalan ini sekaligus menjadi ujian terhadap mekanisme pengawasan internal kepolisian. Penanganan perkara pidana semestinya berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, bukan dipengaruhi kesepakatan finansial di luar mekanisme yang sah.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi lanjutan kepada Tri, pimpinan Satreskrim, Propam Polrestabes Makassar, serta seluruh pihak terkait. Penelusuran akan dilanjutkan dengan tetap mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah. (***).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini