MATANUSANTARA.CO.ID

Faktual, Tajam, Terpercaya

Heboh!! Tiga Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden Dimutasi ke Yanma Polri Usai di Sanksi PTDH, Ada Apa?

Keterangan : Ilustrasi keputusan mutasi tiga jenderal Polri yang menjadi tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dua di antaranya telah dijatuhi sanksi PTDH, tetapi masih menempuh banding. (Dok/Spesial/Matanusantara/Chatgpt)

JAKARTA, MATANUSANTARA — Keputusan mutasi tiga jenderal bintang dua Polri yang disebut terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi penegakan hukum di internal kepolisian. Sorotan terutama tertuju pada dua perwira tinggi yang dikabarkan telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tetapi namanya masih tercantum dalam daftar mutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Berdasarkan informasi yang beredar mengenai Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026, tiga perwira yang disebut dalam keputusan tersebut yakni Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Namun, keaslian dokumen telegram beserta rincian penempatan ketiganya masih perlu dipastikan melalui salinan resmi atau konfirmasi langsung Mabes Polri.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada pertengahan November 2026. Keduanya disebut mengajukan banding atas putusan tersebut. Jika informasi ini terkonfirmasi, maka status administratif kedua perwira selama proses banding menjadi salah satu persoalan penting yang perlu dijelaskan secara terbuka.

Pertanyaan mendasarnya, apakah penempatan ke Yanma merupakan konsekuensi administratif bagi anggota yang sedang menjalani proses hukum, atau bagian dari mekanisme kepegawaian sambil menunggu putusan etik berkekuatan final? Sebab, mutasi jabatan, sanksi PTDH, dan proses pidana merupakan mekanisme berbeda yang tidak dapat disamakan maupun dianggap saling membatalkan.

Di sisi lain, dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan persoalan yang membutuhkan pembuktian serius. Apabila benar telah dilakukan penetapan tersangka, penyidik perlu menjelaskan konstruksi perkara, dasar penerapan pasal, serta tahapan penanganannya. Informasi mengenai dugaan makar juga harus dipisahkan dari perkara penyadapan sampai terdapat keterangan resmi yang menjelaskan hubungan hukum keduanya.

Sementara itu, pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengenai mutasi sebagai dinamika organisasi perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat. Penjelasan umum mengenai meritokrasi, kompetensi, dan integritas belum dengan sendirinya menjawab alasan administratif penempatan perwira yang sedang menghadapi proses etik ataupun pidana.

Berdasarkan keterangan penyidik yang disampaikan dalam konferensi pers pada 5 November 2026, dugaan penyadapan tersebut juga melibatkan mekanisme pemberian persetujuan sebelum operasi dilaksanakan. Ahrie Sonta dan Eko Hadi disebut harus memperoleh izin dari Slamet Uliandi, termasuk dalam dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Temuan penyidik ini memperluas persoalan dari sekadar tindakan penyadapan menjadi pertanyaan mengenai pengawasan, kewenangan, dan pertanggungjawaban pejabat dalam penggunaan sistem pemantauan.

Bahkan, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan lima tahapan dugaan penyadapan, mulai dari perintah, pemberian akses, pelaksanaan, pelaporan, hingga penghapusan data.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan bahwa Slamet Uliandi telah menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026, sementara tiga tersangka lainnya ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.

Kini, sorotan tidak hanya tertuju pada keputusan mutasi, tetapi juga pada konsistensi penerapan sanksi etik dan pertanggungjawaban pidana. Mabes Polri perlu memberikan kejelasan mengenai status banding PTDH, dasar administratif penempatan ketiga jenderal di Yanma, serta perkembangan penyidikan dugaan penyadapan dan perkara makar yang dikembangkan secara terpisah.

Hingga Minggu (22/11/2026), penjelasan umum mengenai mutasi telah disampaikan Divisi Humas Polri. Namun, hasil akhir banding PTDH dan alasan administratif khusus penempatan ketiga perwira tersebut belum terjawab secara terperinci dalam sumber yang ditelusuri.

Redaksi MATANUSANTARA membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Mabes Polri serta pihak-pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan. (**).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini