Aksi Lanjutan, Mahasiswa Laporkan Anggaran PPRP Tana Toraja ke Kejati Sulsel

MAKASSAR, MATANUSANTARA -– Desakan publik terhadap penuntasan dugaan penyimpangan anggaran DPRD Tana Toraja kian menguat. Setelah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulsel resmi menyerahkan dokumen Anggaran Rumah Tangga (ART) pimpinan DPRD Tana Toraja tahun 2017, Senin (15/9/2025).

“Ini bukti bahwa kami tidak sekadar bicara di jalanan, tapi juga mendorong agar kasus ini benar-benar dituntaskan,” tegas Ryan Saputra, koordinator aksi.

Heboh! DPRD Bulukumba Bongkar Dampak Mutasi Guru, Ada yang Tertekan Secara Psikologis

Ia menekankan agar Kejati segera melakukan pemeriksaan maraton terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pengecualian.

Dalam dokumen yang diserahkan, mahasiswa menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal: konsumsi Rp25 juta per bulan, listrik dan air Rp10 juta, pemeliharaan rumah Rp152 juta, serta pemeliharaan kendaraan Rp40 juta per bulan. Jika diakumulasi sejak 2017 hingga 2024, nilai anggaran tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan.

Babak Baru!! Polisi Kantongi Puluhan Nama Pelaku Penjarahan ATM DPRD Makassar

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya penyerahan data tersebut.

“Kemarin ada data DPA tahun 2017 juga telah dimasukkan. Rincian anggaran,” ujarnya.

Usai Warga Protes, DPRD Deliserdang Klarifikasi Pasar Murah, Klaim Dana Urunan

Ia menambahkan, penyidik sejauh ini telah memeriksa puluhan saksi dan masih menunggu perhitungan resmi kerugian negara.

Tekanan terhadap Kejati datang di saat Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen perang terhadap korupsi dalam pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila.

Pasar Murah DPRD Deliserdang Diserbu Orang Bermobil, Warga Miskin Gigit Jari

“Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu,” ujar Prabowo.

Mahasiswa menilai lambannya penanganan kasus ini berseberangan dengan sikap Presiden.

Pasar Murah di DPRD Deliserdang “Pilih Kasih”, Warga Kecewa

“Kalau Presiden sudah sekeras itu, mestinya Kejati jangan lagi santai. Semua yang terlibat harus diperiksa secepatnya,” tegas Ryan.

Kini, Kejati Sulsel berada di persimpangan: menegakkan hukum dengan hati-hati atau mempercepat langkah agar sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pemberantasan korupsi.

Editor: Ramli