Aktivis HMI Geruduk Kantor DPRD Sulsel, Persoalkan Program Prioritas Prabowo

MAKASSAR, MATANUSANTARA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengendus dugaan persaingan tidak sehat dalam penunjukan vendor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan (Sulsel).

MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, diduga oleh HMI Badko Sulsel sarat kecurangan dalam penunjukan vendor dapur.

Tim Advokasi Badko HMI Sulsel, Muh. Rafli Tanda mengatakan, ada dugaan permainan kotor dalam program pembangunan sarana MBG di berbagai daerah di Sulsel.

“Permainan kotor ini mengakibatkan kerugian besar hingga Rp40 miliar lebih bagi pihak vendor,” ujar Rafli saat di gedung DPRD Sulsel, Kota Makassar, Jumat (15/8/2025).

Menurut Rafli, ada sekitar 40 dapur MBG yang hampir rampung dibangun dan siap dioperasikan.

Beberapa dapur yang dimaksud Rafli sudah mendapat surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Bahkan, berdasarkan penelusuran HMI, sebagian dapur sudah diisi dan memiliki ID resmi, tinggal menunggu distribusi ke sekolah.

Namun, vendor mendadak ditolak secara sepihak tanpa verifikasi lapangan, hanya melalui email, tanpa surat resmi.

“Dan diduga ada pihak yang mengatur penggantian vendor demi kepentingan tertentu. Kuat dugaan adanya indikasi gratifikasi dalam pergantian vendor,” beber Rafli.

Pihak BGN belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan praktik kecurangan atau persaingan tidak sehat dalam penunjukan dapur MBG seperti yang ditemukan HMI.

HMI menuntut dan mendesak Polda Sulsel untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait.

Mereka juga meminta DPRD Sulsel melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memanggil dan mengkonfirmasi penanggung jawab MBG, SPPI, serta pihak-pihak yang terlibat.

“Kami menuntut agar seluruh pembangunan dan hasil kerja vendor yang sah diakui, dibayar, dan digunakan sesuai tujuan awal tanpa ada pengalihan kepada pihak lain secara ilegal,” tandas Rafli.

Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu yang menerima pendemo MBG, mengaku tak bisa memanggil BGN karena bukan ranahnya.

“Semua pemilik 40 dapur MBG akan kami undang bersama yayasan terkait,” kata Cicu di hadapan massa HMI.

“Kami juga akan menghadirkan OPD-OPD yang berwenang. Namun, Badan Gizi Nasional tidak bisa kami hadirkan karena bukan ranah DPRD provinsi. Aspirasi ini kami terima dan akan ditindak lanjuti,” jelas Cicu.

MBG merupakan program prioritas Prabowo. Pada tahun depan, pemerintah akan menambah anggaran untuk BGN sebanyak Rp300 triliun lebih demi menjangkau anak sekolah hingga ibu hamil.