AMI Ancam Kepung DPRD dan Kantor PKB, Dugaan Sunat Dana Reses Picu Kemarahan

SURABAYA, MATANUSANTARA — Dugaan penyunatan dana reses anggota DPRD Kota Surabaya mulai memicu gelombang kemarahan publik. Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dengan mengepung kantor DPRD Kota Surabaya hingga kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa Timur.

Aksi tersebut disebut menjadi bentuk tekanan moral terhadap partai politik agar segera mengambil langkah tegas terhadap oknum anggota dewan yang diduga terlibat dalam polemik pemangkasan dana aspirasi masyarakat.

Ketua Umum DPP AMI Baihaki Akbar, SE., SH., menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila dugaan penyunatan dana reses tersebut benar terjadi.

“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau benar dari Rp22 juta yang sampai ke masyarakat hanya sekitar Rp5,5 juta, lalu sisanya ke mana? Ini sangat keterlaluan dan melukai hati rakyat kecil,” tegas Baihaki Akbar, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, dugaan pemotongan dana reses bukan sekadar persoalan etik, melainkan sudah menyangkut pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang diberikan kepada wakil rakyat di parlemen.

Karena itu, AMI mendesak agar partai politik tidak menutup mata terhadap isu yang berkembang dan segera melakukan evaluasi terhadap kader yang diduga terlibat.

“Kami akan turun dengan massa besar. Kami akan datangi DPRD Kota Surabaya, kantor DPW PKB Jawa Timur, dan kantor DPC PKB Surabaya. Kami meminta oknum anggota dewan yang diduga terlibat segera dipecat apabila terbukti bermain-main dengan hak rakyat,” ujarnya.

Tak hanya itu, AMI juga meminta aparat penegak hukum hingga inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana reses seluruh anggota DPRD guna memastikan tidak ada praktik serupa yang merugikan masyarakat.

“Jangan sampai dana aspirasi rakyat dijadikan bancakan. Kalau dibiarkan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga legislatif,” sambungnya.

Polemik dugaan penyunatan dana reses tersebut kini mulai menjadi perhatian luas masyarakat karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang seharusnya diterima masyarakat secara utuh tanpa pemotongan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak anggota DPRD yang namanya dikaitkan dalam dugaan tersebut maupun pengurus Fraksi PKB DPRD Surabaya belum memberikan tanggapan resmi terkait ancaman aksi demonstrasi besar-besaran dari AMI.

Situasi ini diperkirakan masih akan terus berkembang seiring meningkatnya desakan publik agar dugaan penyalahgunaan dana reses diusut secara transparan dan terbuka. (***)