Daftar Lengkap RUU Disetujui DPR RI, Babak Baru Reformasi Hukum dan Keadilan Sosial Dimulai

JAKARTA, MATANUSANTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui sebanyak 52 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di ruang Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Heboh! Anggota DPRD Sinjai Gerebek Istri Sendiri di Rumahnya, Laporan Polisi Gegerkan Publik

Langkah ini menandai komitmen DPR untuk mempercepat reformasi di berbagai sektor strategis, mulai dari penegakan hukum, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, hingga energi baru dan terbarukan.

Sorotan Utama: RUU Perampasan Aset dan Reformasi Hukum

Dari 52 RUU tersebut, beberapa yang menjadi sorotan publik antara lain:

PMII Bulukumba Geruduk DPRD, Ungkap Dugaan “Bisnis Gelap” di Balik Program MBG

RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, yang digadang-gadang sebagai instrumen baru pemberantasan korupsi;

RUU tentang Perubahan UU Kepolisian dan Hukum Acara Pidana, yang akan menyentuh ranah reformasi sistem peradilan pidana; serta RUU Energi Baru dan Terbarukan, yang diharapkan memperkuat transisi energi nasional menuju ekonomi hijau.

Pembakaran Dua Gedung DPRD di Makassar, Kapolrestabes Arya Beberkan Dalang Rusuh

Selain itu, terdapat pula RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sempat tertunda bertahun-tahun, kini kembali masuk prioritas.

Daftar Lengkap 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025

Berikut daftar lengkap RUU Prolegnas Prioritas 2025 yang disetujui DPR RI.

Usai Viral Pernyataan “Rampok Uang Negara” Bareng Wanita, Anggota DPRD Gorontalo: Maaf

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana

Video Anggota DPRD Gorontalo Viral, Publik Soroti Ucapan dan Sosok Wanita

6. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

7. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Komisi IX Bongkar Celah, Ribuan Dapur MBG Diduga Fiktif, DPR RI Desak BGN Transparan

10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

11. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

12. RUU tentang Kawasan Industri

13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

14. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Nama Enam Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA Gagal Seleksi Komisi III DPR RI

15. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

16. RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

17. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT)

18. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

19. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Heboh! DPRD Bulukumba Bongkar Dampak Mutasi Guru, Ada yang Tertekan Secara Psikologis

20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

21. RUU tentang Komoditas Strategis

22. RUU tentang Pertekstilan

23. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

24. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

Babak Baru!! Polisi Kantongi Puluhan Nama Pelaku Penjarahan ATM DPRD Makassar

25. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

26. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

27. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

28. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasar Murah DPRD Deliserdang Diserbu Orang Bermobil, Warga Miskin Gigit Jari

29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

30. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

31. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim

32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Kecewa, Pasar Murah DPRD Deliserdang Dinilai Tak Tepat Sasaran

34. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

36. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Yusril Tinjau Kondisi Para Pelaku Pembakaran Gedung DPRD di Mapolrestabes Makassar

37. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

38. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

39. RUU tentang Hukum Acara Perdata

40. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika

41. RUU tentang Desain Industri

Baru Sehari Menjabat, Menkeu Purbaya Didesak Mundur, Mahasiswa UI Geruduk DPR

42. RUU tentang Hukum Perdata Internasional

43. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara

44. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa

45. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Gedung DPRD Sulsel Terbakar, Asuransi Swasta Cover Empat Bangunan Utama, DPRD Makassar?

47. RUU tentang Pelaksanaan Hukuman Mati (Tata Cara Eksekusi Pidana Mati)

48. RUU tentang Penyesuaian Pidana dalam UU dan Pemerintah Daerah

49. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara

50. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak

32 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran DPRD Sulsel dan Makassar

51. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

52. RUU tentang Daerah Kepulauan

Langkah Politik dan Tantangan Legislasi

Prolegnas 2025 dinilai sebagai momentum penting bagi pemerintah dan DPR untuk memperkuat tata kelola negara.

Baru Sehari Menjabat, Menkeu Purbaya Didesak Mundur, Mahasiswa UI Geruduk DPR

Namun, sejumlah kalangan menilai bahwa banyaknya jumlah RUU berpotensi membuat pembahasan tumpang tindih jika tidak ada penjadwalan ketat dan prioritas strategis.

Salah satu yang menarik perhatian adalah masuknya RUU Perampasan Aset, yang sebelumnya sempat mandek di periode 2024 akibat tarik-ulur politik.

Yusril Tinjau Kondisi Para Pelaku Pembakaran Gedung DPRD di Mapolrestabes Makassar

Kini, dengan dukungan penuh pemerintah dan dorongan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU ini diharapkan menjadi senjata hukum baru dalam menindak kejahatan ekonomi dan korupsi lintas sektor.

Editor:Ramli