MAKASSAR, MATANUSANTARA -– Meskipun struktur kementerian di Indonesia dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah, sebagian besar situs web resmi kementerian tetap menggunakan pola alamat yang konsisten, yakni nama_kementerian.go.id atau kementerian_terkait.go.id. Pola ini memudahkan publik untuk mengakses informasi langsung dari sumber resmi.
Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa kementerian koordinator telah memiliki situs aktif, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di https://www.ekon.go.id/, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di https://kemenkopmk.go.id/, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di https://maritim.go.id/, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di https://polkam.go.id/.
Namun, ada pula kementerian koordinator baru seperti Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bidang Pangan Nasional, serta Bidang Penyelarasan Kebijakan Strategis yang belum memiliki domain tunggal dan situs resmi yang dapat diakses publik.
Untuk kementerian teknis, hampir seluruhnya telah memiliki alamat situs aktif. Di antaranya https://www.kemendagri.go.id/ (Kementerian Dalam Negeri), https://kemlu.go.id/ (Kementerian Luar Negeri), https://www.kemhan.go.id/ (Kementerian Pertahanan), https://kemenag.go.id/ (Kementerian Agama), https://www.kemenkumham.go.id/ (Kementerian Hukum dan HAM), hingga https://kemensos.go.id/ (Kementerian Sosial).
Meski demikian, beberapa kementerian hasil pemisahan atau pembentukan baru masih dalam proses pengembangan situs web. Contohnya Kementerian Ekonomi Kreatif dan Digital, Kementerian Transmigrasi dan Migrasi, Kementerian Urusan Haji, Kementerian Hak Asasi Manusia (terpisah dari Kemenkumham), dan Kementerian Ekonomi Syariah.
Sebagai rujukan resmi, masyarakat disarankan memeriksa Portal Informasi Indonesia di https://indonesia.go.id/profil/kementerian_lembaga atau situs Sekretariat Kabinet di https://setkab.go.id/link-lembaga/ yang rutin memperbarui daftar alamat kementerian dan lembaga negara.
Keberadaan situs resmi kementerian memegang peranan penting dalam memastikan transparansi, keterbukaan informasi, dan mencegah penyebaran informasi palsu.
(RML)
