Disnaker Sulsel Diduga Bungkam, Aduan ‘Mandek’ Buat Eks Cleaning Service UIN Kecewa: “Masuk Angin”?

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Dugaan mandeknya penanganan aduan mantan cleaning service Universitas Islam Negeri (UIN) Sulawesi Selatan (Sulsel) kini mulai memantik sorotan serius publik. Setelah berbulan-bulan bergulir tanpa kejelasan, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sulsel justru dinilai bungkam saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus tersebut.

Sikap diam itu memicu kekecewaan seorang eks pekerja outsourcing PT Arco Samudra Perkasa yang sebelumnya berharap pengaduannya terkait dugaan pelanggaran hak pekerja dapat diusut secara transparan dan profesional.

“Kalau memang serius ditangani, kenapa sampai sekarang tidak ada kejelasan? Jangan sampai kasus ini sengaja diperlambat sampai hilang begitu saja,” ujar MFA dengan nada kecewa saat diwawancarai, Sabtu (20/06/2026).

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah MFA melayangkan aduan resmi ke Disnaker Sulsel terkait dugaan pembayaran upah di bawah standar, pemotongan hak pekerja, hingga perlakuan yang dinilai merugikan pekerja outsourcing di lingkungan kampus UIN Sulsel.

Sorotan publik semakin membesar setelah pengawas ketenagakerjaan Disnaker Sulsel sebelumnya sempat mengungkap adanya dugaan kontrak kerja antara user dan vendor yang disebut berada di bawah standar.

“Pengakuannya kontrak antara user dan vendor memang di bawah, tapi belum bisa kami pastikan karena dokumen yang kami minta belum diperlihatkan,” ujar pengawas ketenagakerjaan Disnaker Sulsel, Andi Asril, dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal serius. Sebab apabila ditemukan praktik pengupahan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), maka persoalan itu berpotensi masuk dalam dugaan pelanggaran normatif pekerja yang dapat berimplikasi hukum.

Namun hingga kini, publik belum melihat adanya langkah terbuka maupun hasil pemeriksaan yang diumumkan secara jelas oleh pihak Disnaker Sulsel.

Tim redaksi matanusantara.co.id mengaku telah berupaya meminta konfirmasi lanjutan kepada pihak Disnaker Sulsel, namun belum memperoleh tanggapan resmi terkait perkembangan hasil pemeriksaan maupun tindak lanjut terhadap perusahaan outsourcing tersebut.

Kondisi itu pun memantik dugaan liar di tengah masyarakat bahwa penanganan kasus mulai “masuk angin”.

Ironisnya, di tengah proses pemeriksaan berlangsung, MFA mengaku mulai merasa tidak nyaman setelah identitasnya diduga diketahui pihak perusahaan usai proses klarifikasi dilakukan.

MFA bahkan mengaku sempat dihubungi atasannya setelah dirinya dipanggil dalam pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

“Setelah saya ketahuan melapor, saya langsung ditelepon atasan. Mereka mempertanyakan kenapa harus lapor ke Disnaker,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pernyataan pihak perusahaan yang sebelumnya disebut akan mengarahkan MFA mencabut laporan karena statusnya telah resign juga memicu polemik baru dan memperbesar perhatian publik.

Aktivis buruh menilai sikap bungkam Disnaker Sulsel justru berpotensi memperbesar kecurigaan publik terhadap independensi pengawasan ketenagakerjaan.

“Kalau pengawas ketenagakerjaan diam ketika pekerja mengadu, lalu buruh harus berharap ke siapa lagi? Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan perusahaan,” tegas seorang pemerhati ketenagakerjaan di Makassar.

Kini publik menunggu keberanian Disnaker Sulsel membuka perkembangan hasil pemeriksaan secara transparan. Sebab apabila persoalan ini terus berlarut tanpa kepastian, maka dugaan adanya permainan dalam penanganan aduan pekerja akan semakin sulit ditepis.(***)