MATANUSANTARA.CO.ID

Faktual, Tajam, Terpercaya

Dua Alat Bukti Ditemukan di Kasus Dugaan Korupsi Air Bersih Jeneponto, Empat Tersangka Dijebloskan ke Penjara

Keterangan : Kejaksaan Negeri Jeneponto menetapkan empat tersangka dugaan korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Tahun Anggaran 2023–2024. Salah satu tersangka merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Jeneponto. Keempatnya ditahan di Rutan Kelas IIB Jeneponto sejak 18 November 2026.

JENEPONTO, MATANUSANTARA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, Sulawesi Selatan, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dengan pagu anggaran mencapai Rp8,1 miliar. Salah satu tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jeneponto yang kini ditahan bersama tiga orang lainnya.

Penetapan tersangka tersebut merupakan perkembangan penyidikan perkara dugaan penyimpangan anggaran proyek air bersih yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Dalam pengusutannya, penyidik menemukan sejumlah indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,27 miliar berdasarkan hasil penghitungan auditor pemerintah.

Berdasarkan keterangan Kejari Jeneponto, keempat tersangka masing-masing berinisial MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Jeneponto selaku Pengguna Anggaran (PA); S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta MS dan NB yang merupakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, membenarkan bahwa keempat tersangka langsung menjalani penahanan setelah diperiksa tim penyidik. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto untuk kepentingan proses penyidikan.

“Keempat tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 18 November 2026 sampai dengan 7 Desember 2026 di Rutan Kelas IIB Jeneponto,” ujar Akhmad Heru Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Dalam perkara tersebut, penyidik menelusuri proyek pembangunan SPAM jaringan perpipaan yang tersebar di 24 lokasi dengan total pagu anggaran sebesar Rp8.107.927.000. Program ini sejatinya diperuntukkan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih melalui pembangunan jaringan perpipaan dan sarana pendukung penyediaan air minum.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pengerjaan fisik. Penentuan lokasi pembangunan disebut tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sementara penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diduga diambil alih oleh tenaga fasilitator lapangan.

Selain itu, penyidik menemukan indikasi penggelembungan harga pembelian pompa air dan bak reservoir, serta kekurangan volume pekerjaan fisik di lapangan. Temuan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat.

Persoalan semakin serius setelah penyidik menemukan dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin proyek. Indikasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pencairan anggaran, pengawasan pekerjaan, serta pihak yang diduga menerima aliran dana hasil pemotongan tersebut.

Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1.279.108.185,52 atau sekitar Rp1,27 miliar.

Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai sangkaan primer. Sementara itu, Pasal 604 KUHP juncto ketentuan terkait diterapkan sebagai sangkaan subsider.

Sementara itu, Kejari Jeneponto memastikan proses penyidikan belum berhenti pada penetapan empat tersangka. Tim penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain sekaligus melakukan penelusuran aset (asset tracing) untuk mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.

“Kami mengajak masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum serta turut mengawasi pengelolaan keuangan negara agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Akhmad Heru.

Pengungkapan perkara ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pengawasan proyek infrastruktur dasar yang menggunakan anggaran negara. Terlebih, pembangunan jaringan air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sehingga setiap dugaan penyimpangan anggaran perlu ditelusuri secara transparan dan menyeluruh.

Di sisi lain, kondisi fisik dan fungsi jaringan perpipaan yang dibangun di 24 lokasi juga perlu menjadi perhatian. Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan penting untuk memastikan sejauh mana fasilitas tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima program.

Kini, pengembangan penyidikan menjadi perhatian, khususnya untuk mengungkap aliran dana yang diduga dipotong sebesar 20 persen, mengidentifikasi pihak yang menerima dana tersebut, serta memastikan apakah terdapat pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat informasi resmi mengenai penetapan tersangka tambahan. Keempat tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini